Jokowi Belum Terbitkan Perppu KPK, YLBHI: Ini Lonceng Peringatan Masuki Era Neo Orba

  • Whatsapp
Ketua YLBHI Asfinawati

INDOPOLITIKA.COM- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai belum terbitnya Perppu KPK adalah bentuk peringatan bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa sebentar lagi kita akan kembali ke zaman Orde Baru.

Asfin menilai revisi UU KPK tidak hanya dilihat dari sisi pemberantasan korupsi, tetapi juga harus dipandang dalam situasi politik nasional. Ia mengaitkan ada tiga elemen saat ini yang bisa diibaratkan sama seperti kondisi di zaman Orde Baru.

Muat Lebih

“Orba sebetulnya adalah cerita korupsi yang luar biasa yang dijalankan oleh sistem negara itu sendiri. Oleh pemerintahan yang akibatnya ada kelemahan-kelemahan politik, baik politik warga maupun politik dari parpol, termasuk oposisi. Dan semua itu tujuannya adalah mengambil akumulasi uang yang didapat dari mega-mega korupsi,” ujar Asfin kata di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2019).

Asfin menyebutkan, untuk melaksanakan praktik megakorupsi, diperlukan tiga elemen untuk ‘menertibkan rakyat’. Salah satu elemen tersebut adanya aksi-aksi yang dibalas dengan tindakan represif.

Selain itu undang-undang yang melemahkan kekuatan-kekuatan politik seperti UU Ormas. Kekuatan oposisi hilang bersatu dengan penguasa, untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

“Jadi, menurut kami, tidak dikeluarkanya perppu terhadap revisi UU KPK adalah sebuah lonceng bahwa kita resmi masuk ke dalam semacam Orde Baru atau bisa kita sebut sebagai neo Orde Baru,” imbuhnya.

Asfin tak heran terhadap sikap Jokowi yang memberi kode belum menerbitkan Perppu KPK dengan alasan menunggu uji materi di MK. Asfin menilai, sikap Jokowi sudah tersirat saat mengirimkan surat presiden (surpres) untuk membahas revisi UU KPK di DPR.

Ia menilai makna tidak dikeluarkannya Perppu KPK itu akan mengesahkan pembentukan Dewan Pengawas, yang diyakini memiliki banyak kewenangan di atas komisioner. Akan tetapi ada beberapa pasal dalam UU KPK yang baru itu bertentangan dengan pasal lainnya.

“Khususnya di pasal-pasal peralihan, misal pasal 70, pasal 69, pasal 70D. Jadi pasal-pasal tersebut mengatakan begini, ada yang mengatakan, sebelum Dewan Pengawas dibentuk, maka fungsi dari KPK akan tetap dijalankan sebelum ada revisi UU KPK. Tetapi di pasal yang lain juga, di pasal peralihan juga disebutkan, bahwa setelah ada UU ini maka semua mengikuti UU ini,” kata Asfina.

Ia mengatakan pasal-pasal yang diduga bertentangan itu dikhawatirkan bisa menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Ia khawatir hakim akan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan tersangka dengan pasal yang bertentangan.

“Jadi hakim bisa menggunakan pasal yang mana saja untuk menafsirkan pasal yang saling bertolak belakang. Dari dua pasal ini saja sudah jelas pemberantasan korupsi berada di dalam bahaya,” tandasnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *