Jokowi Beri Grasi Buat Annas, PKS: Kalau Alasannya Karena Tua, Baasyir Lebih Tua Penyakitnya Pun Lebih Complicated

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dpr, Bukhori Yusuf soroti kebijakan Presiden Jokowi dalam pemberian grasi terhadap terpidana kasus korupsi yang juga mantan Gubernur Riau, Annas Maamun.

Dia menilai ada diskriminasi dalam pemberian grasi tersebut. Bukhori menjelaskan, di dalam UU Nomor 5/2010 tentang Grasi menekankan aspek keadilan dan kepastian menjaga hak asasi manusia. Kedua hal itu menjadi pintu masuk bagi Jokowi untuk memberikan grasi kepada siapapun yang mendekam di penjara.

Berita Lainnya

Pemberian grasi bagi Annas yang hanya dilandasi faktor kemanusiaan atau sakit terlalu subjektif. Sebab, kata Bukhori, narapidana yang sudah lanjut usia seperti Annas jumlahnya sangat banyak.

Berdasarkan data, dia mencatat ada 4.408 narapidana lansia yang hingga kini mendekam di dalam penjara dan tidak mendapat grasi dari Jokowi.

Bukhori mencontohkan, narapidana kasus tindak pidana terorisme Abu Bakar Baasyir yang tidak mendapat grasi dari Jokowi. Dia berkata Annas dan Baasyir adalah narapidana yang sama-sama terlibat dalam kasus tindak pidana extraordinary crime.

“Dan sisi usai lebih tua Baasyir. Dan kemudian dari sisi penyakit lebih complicated Baasyir,” ujar Bukhori dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Di sisi lain, Bukhori juga menyinggung pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi kepada Annas. Berdasarkan data, dia mencatat MA telah memberi diskon hukuman penjara kepada narapidana dalam tiga tahun terakhir.

Bahkan, kata dia, narapidana kasus korupsi pengadaan Crane di Pelindo II dibebaskan padahal divonis tujuh tahun penjara. “Sekarang ini sebenarnya pemerintah betul-betul komitmen nggak sih dalam pemberantasan korupsi?” ujar Bukhori.

Menurut Bukhori, Jokowi seharusnya benar-benar menyeleksi ketat pemberian grasi. Dia tak ingin grasi itu diberikan hanya lantaran rasa kasihan karena Annas sudah tua.

“Kalau logikanya adalah alasan kasihan sudah tua, ada 4.408 manula di dalam lapas seluruh Indonesia. Sebelumnya apakah Jokowi sudah melakukan tracking dan pemilihan mana yang sebenarnya perlu kasihan kemanusiaan mana yang tidak. Kalau sifatnya asal pilih, tebang pilih, ya akhirnya kita bisa mengerti,” ujarnya.

Bukhori menuturkan konsepsi pemerintah dalam rancangan UU KUHP yang telah disahkan memiliki semangat untuk mengurangi hukuman pidana pelaku korupsi. Dalam pasal 603, 604, dan 607 KUHP memiliki semangat mengurangi hukuman yang semula diatur dalam UU Tipikor.

“Ini menunjukkan sesungguhnya komitmen pemberantasan korupsi bagi saya dalam pemerintahan Jokowi masih sangat dipertanyakan,” ujar Bukhori.

Sekadar informasi, dengan grasi dari Jokowi hukuman penjara Annas berkurang dari tujuh tahun menjadi enam tahun. Annas akan mengirup udara bebas pada 2020. Annas dipenjara karena terbukti korupsi dalam alih fungsi hutan di Riau.[sgh]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *