Jokowi Bisa Jadi Pahlawan KPK

  • Whatsapp
Presiden Jokowi

INDOPOLITIKA – Revisi UU KPk ditentang berbagai pihak, termasuk dari akademisi. sebab, revisi UU KPK dianggap bisa melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Bahkan, kelima pimpinan KPK sudah bersurat kepada Presiden Jokowi. Mereka berharap Jokowi menolak rencana DPR merevisi UU KPK.

Baca Juga:

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar menilai Jokowi sebenarnya bisa dengan mudah menolak rencana revisi UU KPK. Caranya adalah Jokowi tak usah meneken surat presiden, yang isinya menugaskan menteri ikut melakukan pembahasan revisi tersebut.

“Presiden diharapkan mau menolak membahas dan menyetujui RUU tersebut. Caranya, ya ndak usah teken surat presiden yang akan menugaskan menteri melakukan pembahasan. Mudah bukan? Lagi pula presiden sudah pernah lakukan dulu,” kata Zainal, Minggu (8/9)

Pembahasan revisi UU KPK dapat dilakukan jika pemerintah, dalam hal ini presiden, mengirimkan perwakilannya untuk ikut membahas bersama DPR. Dengan tak dikirimkannya perwakilan, maka pembahasan revisi UU KPK tak dapat dilakukan.

“Nah, bola itu ada di presiden, mau jadi pahlawan menolong KPK atau menjadi pengkhianat dengan merusak KPK serta menyalahi janji kampanyenya. Silakan tuan presiden pikirkan,” ucapnya.

Di sisi lain, ia menilai pembahasan revisi UU KPK secara waktu mustahil dilaksanakan. Sebab anggota DPR periode 2014-2019 akan segera purna tugas usai para anggota DPR periode 2019-2024 dilantik pada 1 Oktober 2019.

“Bayangkan, DPR bersidang tinggal beberapa hari. Mana bisa membahas UU yang penting seperti UU KPK? Padahal baru akan mulai. Artinya harus dikirimkan ke presiden, lalu presiden mengutus menteri untuk melakukan pembahasan,” ucap Zainal.

Sementara, presiden berdasarkan undang-undang memiliki waktu dua bulan untuk mempelajari dan memutuskan akan mengirimkan menteri atau tidak untuk membahas bersama.

“Kita harus menagih janji presiden yang bilang mau menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Harusnya presiden menolak gaya DPR membahas dengan buru-buru, apalagi isinya bukan memperkuat tapi melemahkan KPK. Masa presiden menyalahi janjinya?” pungkasnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *