Jokowi Dianggap Khianati Demokrasi Indonesia

Tandatangani Revisi UU KPK
  • Whatsapp
Direktur Utama Konsepindo Research Consulting Veri Muhlis Arifuzzaman

INDOPOLITIKA.com – Keputusan Presiden RI Joko Widodo mengirim Surat Presiden (Surpres) mengenai persetujuan atas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR terus menuai kritik sejumlah kalangan. Jokowi dianggap mengkhianati demokrasi Indonesia.

Pendapat tersebut disampaikan Direktur Utama Konsep Indonesia (Konsepindo) Research and Consulting Veri Muhlis Arifuzzaman. di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga:

“Dia (jokowi) dipilih karena bersih. Bahkan dia juga berjanji dalam kampanyenya akan menguatkan KPK yang merupakan produk reformasi. Lalu kini dia terjebak merevisi UU yang isinya bukan menguatkan, malah justru memperlemah KPK.  Ini ironi,” papar Veri.

Veri mengatakan, dengan adanya Surpres maka kepemimpinan Jokowi akan tercela. “Jika itu terjadi maka cela Jokowi di situ. KPK yang diandalkan rakyat justru dilemahkan di era kepemimpinannya. Tinggal Jokowi mau mendengar atau tidak,” ucap Veri.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memberi lampu hijau atas revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI melalui surat balasan yang dikirimkan Jokowi, pada 11 September. Revisi UU KPK ini resmi diusulkan menjadi inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (5/9) lalu.

Reaksi negatif juga muncul dari pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai DPR dan pemerintah telah melakukan konspirasi diam-diam melucuti kewenangan KPK. Sementara KPK tidak pernah diajak bicara oleh DPR apa saja yang akan direvisi. “Ini preseden buruk bagi sistem ketatanegaraan,” ujar Laode.

Revisi sendiri disahkan dalam rapat raripurna DPR pada awal September. Tak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi dari kalangan anggota DPR.

Setelah diketok, draf RUU KPK langsung dikirim ke Presiden di hari yang sama. DPR memang menargetkan proses revisi bisa rampung sebelum masa jabatan mereka berakhir pada 30 September.

Namun draf RUU KPK yang disusun DPR itu mendapat kritik dan penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pimpinan dan pegawai KPK sendiri. Lembaga antirasuah itu bahkan menyebut sembilan poin dalam revisi UU KPK yang berpotensi melemahkannya. Poin itu antara lain soal independensi yang terancam, pembentukan dewan pengawas, penyadapan yang dibatasi, dan sejumlah kewenangan yang dipangkas.

Mereka meminta Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Jokowi menjadi harapan terakhir dan satu-satunya karena seluruh fraksi di DPR sudah bulat ingin mengubah UU KPK.

Namun tak menunggu waktu lama, Presiden Jokowi justru mendukung revisi tersebut. RUU KPK sudah diteken presiden dan sudah dikirim ke DPR tadi,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (11/9) malam.

Dalam Surpres itu, Jokowi menugaskan dua menterinya yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *