Jokowi Didesak Keluarkan Surat Presiden Terkait Revisi UU KPK

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.com – Revisi UU KPK semakin menjadi polemik. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (LKBH STHI) Jakarta, Raden Yudi Anton Rikmadani menjelaskan, Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akan terus menuai pro-kontra di tengah masyarakat.

Bahkan kata Yudi, ada sejumlah pasal yang berpotensi mengebiri KPK di antaranya mengenai izin penyadapan dan keberadaan Dewan Pengawas.

Muat Lebih

“RUU KPK ini telah mengebiri penegakkan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Itu bisa dilihat dari isi draf pasal-pasal yang direvisi di antaranya soal penyadapan, izin Dewan Pengawas, termasuk kedudukan Dewan Pengawas itu juga perlu dipertanyakan,” ujar Yudi dalam pesan singkatnya kepada wartawan, kemarin.

Menurut Yudi, jika RUU ini disahkan DPR sebelum berakhirnya masa tugasnya maka KPK ke depan seolah bekerja hanya menjalankan tugas administratif. Kemudian, secara perlahan menjadikan KPK seperti lembaga penegak hukum yang biasa-biasa saja.

Akibatnya, kata Yudi, KPK akan sangat sulit menembus ‘dinding’ korupsi yang melibatkan orang-orang besar di negeri ini.

“Jika RUU ini ‘dipaksa’ disahkan maka KPK hanya menjalankan administratif penegakkan hukum. Hal ini tidak sesuai dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikatakan extraordinary crime, dan telah menghilangkan semangat lahirnya KPK,” tegas Yudi.

Oleh sebab itu, Yudi meminta Presiden Jokowi bersikap dengan tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR. Tujuannya, agar proses pembahasan revisi tidak dapat dilaksanakan. “Presiden harus mendengarkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang concern terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” tandas Yudi.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku telah bertemu Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, Yasonna diberikan draf Revisi UU KPK. “Kan saya diberikan draf Revisi UU KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu. Akan kita pelajari dulu. Kita lihat nanti akan seperti apa,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/9).

Dia menuturkan, sampai sekarang Presiden Jokowi belum mengeluarkan Surat Presiden (Supres) untuk melakukan pembahasan bersama DPR. “Sampai sekarang belum,” ungkap Yasonna.

Politisi PDIP ini mengaku ada beberapa hal yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Namun dia enggan menyebutkan apa saja yang harus diperhatikan saat mempelajari draf tersebut. “Kami harus mempelajari dulu. Pokoknya ada concern ini harus dipelajari, hati-hati,” aku Yasonna.

Saat ditanyakan adanya rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK, Yasonna tidak menjawab secara jelas. Namun dia menilai suatu lembaga harus ada penyeimbang. “Ya kita lihat saja. Semua institusi kan harus ada check and balances. Itu saja,” ujar dia.

Untuk diketahui, DPR telah mengusulkan adanya perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK saat rapat paripurna di Gedung Nusantara DPR, Senayan pada Kamis (5/9) lalu.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *