Jokowi Didesak Segera Lantik Anggota DKPP Pengganti Dewas KPK Terpilih

  • Whatsapp
Manager Program Perludem Fadli Ramadhanil

INDOPOLITIKA.COM – Presiden Jokowi kembali didesak untuk segera memilih dan menetapkan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pengganti Hardjono. Posisi Hardjono DKPP kini kosong pasca dilantik menjadi Dewan Pengawas KPK.

Pengisian jabatan itu sangat penting untuk disegerakan. Sebab, Pilkada serentak tahun 2020 sudah didepan mata. Apalagi, terungkapnya dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus PAW politikus PDIP di DPR semakin mempertegas pentingnya komposisi DKPP yang lengkap.

Berita Lainnya

Manager Program Perludem Fadli Ramadhanil menyatakan, sebagai lembaga yang memiliki peran untuk menjaga etika penyelenggara pemilu, tentu saja kelengkapan personil DKPP menjadi sangat penting.

Seperti diketahui komposisi keanggotaan DKPP terdiri dari 7 (tujuh) orang berasal masing-masing 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang diusulkan DPR, 2 (orang) tokoh masyarakat usulan Presiden, 1 (satu) orang ex officio anggota KPU, dan 1 (satu) orang ex officio anggota Bawaslu. Dr. Hardjono adalah eks anggota DKPP yang diangkat berdasarkan usulan Presiden Jokowi pada 2017 lalu.

“Urgensinya semakin krusial, karena penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu beserta jajaranya sedang melaksanakan tahapan Pilkada 2020. Di dalam pelaksanaan pilkada, peran DKPP amat penting kalau melihat persoalan etika penyelenggara pemilu sering kali berkaitan langsung dengan tahapan pelaksanaan pemilu atau pilkada,” katanya Kamis (23/1/2020).

Dia menjelaskan, sebagai lembaga penjaga dan pnegak etik penyelenggara pemilu, DKPP membutuhkan anggota yang memiliki integritas dan profesionalitas tinggi. Selain itu, pengalaman yang panjang terhadap penyelenggaraan pemilu sangatlah dibutuhkan.

Dengan memiliki pengalaman di penyelenggaraan pemilu, anggota DKPP akan mampu memahami tugas dan kerja-kerja lembaga penyelenggara pemilu dengan segala batasan perilaku dan etik yang mesti dijaga.

“Selain paham, anggota DKPP yang akan dipilih oleh Presiden mesti orang yang menguasai desain institusi lembaga penyelenggara pemilu. Pemahaman ini akan sangat berguna untuk memahami bagaimana pola kerja lembaga penyelenggara pemilu, serta mengukur sejauh mana profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu yang sedang berperkara di DKPP,” ujarnya.[asa]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *