Ini Masukan Dari Aktivis Antikorupsi

Jokowi Diminta Tak Mempertahankan Jaksa Pras & Menteri Yasonna Di Periode Keduanya

  • Whatsapp
Menkumham Yasonna Laoly dan Jaksa Agung HM Prasetyo saat menghadiri hearing bersama anggota DPR

INDOPOLITIKA- Kursi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly dan Jaksa Agung M Prasetyo digoyang. Pengamat politik Arif Susanto meminta Presiden Jokowi tak lagi mengangkat keduanya lagi di periode keduanya nanti.

Alasannya keduanya dianggap tidak memiliki komitmen dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurut Arif, sepanjang lima tahun kepemimippinan Jokowi, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia cenderung stagnan.

Baca Juga:

Dia menilai, figur Yasonna dan Prasetyo sebagai pemimpin penegakan hukum kinerjanya tidak kinclong. Keduanya duduk di kursi pembantu presiden hanya lantaran terkait dengan partai politik. Keduanya tidak memiliki catatan memadai dalam penegakan hukum dalam kerangka pemberantasan korupsi.

“Dalam 5 tahun terakhir, sulit menemukan terobosan (pemberantasan korupsi). Kalau kita periksa nawa cita, agenda pemberantasan korupsi luar biasa. Tapi aspek ini cenderung mandeg sehingga hal pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan Yasonna dan Prasetyo. Tapi itu tidak dilakukan,” kata Arif saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di kantor Formappi, kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).

Hal tersebut, kata dia, menunjukkan lemahnya pemerintahan Jokowi dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dia menilai, Jokowi kerap berlindung dibalik prinsip bahwa penegakan hukum tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun. “Buktinya ada upaya bukan hanya melemahkan tapi mengarah pada pembubaran KPK. Konflik antara KPK dengan lembaga penegak hukum lain,” kata dia.

Menurut dia, Jokowi tidak menunjukkan keberpihakannya kepada KPK dan malah bersikap bersih tangan dengan menghindari intervensi politik. Padahal, kata dia, intervensi politik juga dibutuhkan untuk menunjukkan komitmen pemerintahan dalam pemberantasan korupsi.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *