Politik

Jokowi-JK dan Tamparan Harga Diri

Oleh: Yudha Firmansyah *

Belakangan ini, isu yang mengaitkan sosok Jusuf Kalla dengan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) makin santer terdengar. Dukungan paling semarak ditemui di republik twitter di mana pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK getol disuarakan. Tak ayal beberapa pengamat ikut angkat bicara, menimbang plus-minus pasangan tersebut.

Harus diakui, JK memang primadona di bursa cawapres 2014. Track record JK yang bersih dan tegas serta pengalamannya di dunia pemerintahan jadi pembeda di antara nama-nama lain. Integritas JK yang teruji, kemampuannya yang memadai serta popularitasnya yang menjulang tinggi tak bisa ditampik oleh siapa pun.

Namun yang perlu diingat, JK tak hanya ideal menjadi cawapres Jokowi. Dengan siapa pun disandingkan, ia tetaplah sosok yang ideal. Ini disebabkan, kapasitas JK sebagai pemimpin bangsa sebenarnya lebih cocok menjadi presiden. Tipologi JK yang lebih mendekati negarawan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini.

Sayangnya, di pemilu 2014, JK hampir mustahil mencalonkan diri sebagai presiden. Di samping hal ini sudah pernah ia lakukan pada pemilu 2009—juga karena pertimbangan usia— dipastikan partai besar sudah punya jagoan masing-masing. Ada Aburizal Bakrie di Partai Golkar, Jokowi di PDI Perjuangan dan Prabowo dari Partai Gerindra.

Lalu, bagaimana jika JK jadi cawapres saja? Pertanyaan ini sangat mungkin dalam langgam politik, sebab politik adalah seni kemungkinan. Tetapi dalam budaya melayu di mana harga diri menempati nomor wahid kehormatan seseorang, pertanyaan itu dianggap menghina, tidak etis, merendahkan harga diri.

Kok bisa? Di sini ada beberapa alasan. Pertama, JK sudah pernah menjabat sebagai wakil presiden periode 2004-2009. Bahkan JK pernah menjadi rival terhormat SBY sebagai calon presiden pada pemilu 2009. Artinya, jika JK “dipaksa” maju lagi sebagai calon wakil presiden, baik untuk mendampingi Jokowi, Aburizal Bakrie atau Prabowo, bukankah itu penghinaan?

Bertanding boleh saja, tetapi pertandingan di arena mana pun ada kelasnya. Ini sama saja dengan kasus presiden SBY yang diusulkan menjadi cawapres oleh Anas Urbaningrum beberapa waktu lalu. Sontak saja semua elit Demokrat geram dan murka. Sebab, elit Demokrat masih waras menilai bahwa usulan tersebut tidak lain adalah bentuk penghinaan.

Kedua,usia JK hampir memasuki 73 tahun. Pada usia ini lebih baik jika ia memosisikan dirinya sebagai guru bangsa. Semua kalangan akan lebih ikhlas menerima kenyataan ini, ketimbang terus-menerus masuk ke arena politik. Sebab, suka atau tidak, dunia politik kita masih dianggap ‘kotor’ dan ‘tercemar’. Sangat disayangkan bila JK larut dalam permainan ini.

Lebih dari itu, dalam hitungan perjalanan manusia, 73 tahun bukanlah usia yang ideal memegang jabatan publik. Pada usia itu seseorang cenderung memikirkan kualitas personal dirinya, terutama dari aspek batiniyah. Aspek seperti ketenangan, kedamaian, dan kebahagian diri lebih penting dipenuhi.

Ketiga, patut dicurigai kenapa sebagian pihak gencar mengaitkan Jokowi dengan JK. Husnudzan saya, karena JK dianggap sosok ideal. Tapi herannya, kenapa pertimbangan reputasi JK—sebagaimana dijelaskan di atas—sengaja dikesampingkan oleh pihak tersebut? Di sini kuat dugaan bahwa Jokowi dan PDI Perjuangan hanya menjadikan JK sebagai pendongkrak suara.

Reputasi JK ynag mentereng besar kemungkinan mudah diterima oleh publik. Di sinilah Jokowi diharapkan bisa memenangkan pemilu satu putaran. Lagian, usia JK yang sudah 73 tahun diayakini tidak akan mengajukan permintaan macam-macam. Sudah tidak ada lagi ambisi kekuasaan dalam diri JK. Maka masuk akal jika pihak PDI Perjuangan terus merayu dan memainkan isu JKW-JK.

Saya berharap, JK dapat menimbang, menilai, dan mengambil keputusan yang tepat buat diri dan kepentingan bangsa. Sosok JK sebagai guru bangsa, yang memberi saran dan pandangan terhadap perjalanan bangsa, terasa lebih berharga ketimbang seribu jabatan yang dihadiahkan padanya tetapi kental muatan politis

yuda firmansyah

* Konsen di Lembaga Kajian Pancasila dan Pilar Kebangsaan (LKPPK)

 Lembaga Pengembangan Otonomi Daerah (LPOD), Penikmat kopi Nusantara

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close