Jokowi Kalah di MA, Jaksa Agung: Pemerintah Tak Diamkan Kebakaran Hutan

  • Whatsapp
Jaksa Agung M Prasetyo

JAKARTA, INDOPOLITIKA – Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan akan ikut membantu upaya peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas ditolaknya kasasi kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

“Jaksa itu jaksa pengacara negara, kita tunggu nanti, kan ada surat kuasa khusu sebagai dasar kita. Kita punya legal standing untuk mewakili pemerintah dalam proses persidangan di pengadilan, baik di tingkat negeri, tinggi maupun Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kantor Badan Diklat Kejaksaan, Jl RM Harsono, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Prasetyo mengatakan, pemerintah masih berpeluang untuk menang di tingkat PK dalam gugatan kasus kebakaran hutan Upaya PK disebut Prasetyo sedang disusun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Kalian harus tahu bahwa pemerintah tidak berdiam diri dalam menghadapi kebakaran hutan yang selama ini selalu terjadi. Bukti apa? Sekarang ini statistik peristiwa kebakaran hutan semakin menurun, bahkan banyak pelaku-pelaku baik perorangan maupun korporasi yang sudah diajukan ke pengadilan ke persidangan untuk kemudian dinyatakan bersalah dan semuanya diwakili kejaksaan,” sambung Prasetyo.

MA sebelumnya menolak permohonan kasasi  presiden Jokowi dkk berkaitan dengan kasus kebakaran hutan di Kalimantan. MA menilai alasan-alasan permohonan kasasi  presiden Jokowi tidak dapat dibenarkan.

“Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan,” kata Jubir MA Andi Samsan Ngaro di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/7).

Sebab, Andi mengatakan putusan, baik di Pengadilan Negeri (PN) maupun di Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya, tidak salah dalam menerapkan hukum. Jadi, MA berpendapat putusan tersebut sudah tepat.

Andi menjelaskan salah satu pertimbangan hakim menolak permohonan kasasi adalah membenarkan dalil berkaitan dengan penanggulangan bencana dalam suatu negara merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam gugatannya, menurut penggugat, pemerintah belum melakukan hal itu sehingga bencana kebakaran hutan  masih berlangsung.

“Dalam pertimbangan hukumnya, sebab penanggulangan bencana dalam suatu negara, termasuk juga di negara Republik Indonesia ini, adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara sampai saat ini menurut penggugat bahwa penanggulangan bencana kebakaran hutan itu masih berlangsung dalam putusan judex facti yang dibenarkan oleh majelis hakim kasasi,” sebutnya.

Andi menjelaskan memang seharusnya pemerintah berkewajiban menghentikan bencana kebakaran hutan.

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan