Jokowi ke Pemda & DPRD: Stop Kunker, Saya Tahu Disitu Ada Apanya….Stop

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Banyaknya produk hukum yang dihasilkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah membuat Presiden Jokowi Pusing. Ia pun meminta agar regulasi yang menghambat investadi dihilangkan saja.

Teruntuk pemerintah daerah, baik itu Gubernur, Bupati, Walikota, maupun kalangan DPRD, Jokowi juga meminta agar menghentikan kebiasan kunjungan kerja atau stubi banding.

Muat Lebih

“Saya sudah pesan kepada Ketua dan Pimpinan DPR, ini saya pesan juga kepada Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta juga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub, jangan banyak-banyak membuat perbup Bupati, jangan banyak-banyak membuat perwali,” pinta Jokowi dengan nada tegas, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis, Setkab, Kamis, (14/12/2019).

Lanjut Jokowi, negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita ini bukan negara peraturan. Tidak  semua hal harua diatur dalam peraturan legal. Imbasnya jika semua diatur, malah kita terjerat sendiri dalam aturan yang dibuat.

Jokowi juga mengingatkan semua elemen bangsa agar hati-hati membuat peraturan. “Setop itu, sudah. Sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit diatur, akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat,” tegas mantan Walikota Solo itu.

Padahal sekarang, negara sebesar apapun penginnya fleksibel cepat merespons setiap perubahan. Bukan justru malah memperbanyak peraturan seperti di Indonesia. “Untuk apa,” tanyanya.

“Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker, ada studi banding, saya ngerti, saya ngerti tetapi setop. Dan di kunker itu ada apanya saya juga ngerti, di studi banding itu ada apanya saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan jadi ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Sudahlah, setop! Apalagi perda-perda yang justru  meruwetkan dan membebani masyarakat, setop, sudah setop,” imbuhnya lagi.

Dan saat ini, jelas dia, pemerintah sekarang ini justru sebentar lagi akan mengajukan yang namanya omnibus law, mengajukan kepada DPR kira-kira tujuh puluh sampai tujuh puluh empat undang-undang yang akan direvisi sekali jadi, jadi satu undang-undang.

“Sudah, kita sekarang blak-blakan semuanya. Tidak ada lagi yang namanya saling menjegal. Enggak ada, sudah. Setop. Semuanya harus bekerja bersama-sama. Mumpung suasana politik kita sekarang ini sangat-sangat bagus. Sangat bagus,” tutupnya.{asa}

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *