INDOPOLITIKA – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menyayangkan keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari partai tersebut untuk menghadiri retret di Magelang, Jawa Tengah.
Jokowi meminta Presiden ke-5 RI itu untuk tidak mengintervensi urusan pemerintahan.
“Ini adalah urusan pemerintahan, yang diundang adalah kepala daerah dan yang mengundang adalah Presiden. Seharusnya mereka hadir,” ujar Jokowi saat ditemui wartawan di depan rumah pribadinya di Solo pada Jumat (21/2/2025).
Jokowi menyesalkan keputusan tersebut karena kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui pilkada dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan lain,” tegasnya.
Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi agar kader PDIP tidak menghadiri pembekalan kepala daerah di Magelang sebagai reaksi atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
Instruksi tersebut disampaikan melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/2025 pada Kamis (20/2/2025), yang ditandatangani oleh Megawati.
Surat itu meminta para kader menunda kehadiran mereka di retret yang diadakan atas perintah Presiden RI, Prabowo Subianto, akibat perkembangan politik nasional setelah penahanan Hasto.
Megawati menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang memberinya kewenangan penuh untuk mengatur kebijakan dan instruksi partai.
“Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda keberangkatan mereka ke retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut pada Kamis (20/2/2025) malam.
Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025), kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Retret ini berlangsung selama delapan hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, dan bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dari total 177 kepala daerah yang didukung oleh PDIP, beberapa menyatakan akan mengikuti instruksi Megawati. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengonfirmasi bahwa ia menunda keberangkatan ke Magelang hingga ada arahan lebih lanjut dari Megawati.
Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memilih tidak memberikan komentar terkait keikutsertaannya dalam retret saat ditemui di rumah duka mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo, pada Jumat (21/2/2025). (Rzm)
Tinggalkan Balasan