Jokowi: Masyarakat Bisa Beli Lahan di Ibukota Baru

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo

INDOPOLITIKA – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa masyarakat umum bisa memiliki lahan di ibukota baru, Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, lahan yang disediakan untuk dijual ke masyarakat umu seluas 30.000 hektar dari total lahan yang dipatok untuk ibukota yakni 180.000 hektar.

Jokowi mengatakan, nantinya ibukota baru di Kalimantan Timur bukan hanya untuk gedung kementerian dan lembaga pemerintaha saja tapi juga untuk pemukiman warga.

Baca Juga:

Presiden sekaligus memastikan, harga jual lahan akan dibuat terjangkau. “Misalnya kita jual Rp 2 juta per meter saja harganya, kita sudah bisa dapat Rp 600 triliun,” ujar Jokowi saat berbincang dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9).

Angka tersebut, lanjut Jokowi, tentu sudah dapat menutupi kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 466 triliun. Bahkan, apabila rencana ini terlaksana, sumber pembiayaan melalui APBN boleh jadi tidak diperlukan lagi.

Presiden Jokowi meyakini, masyarakat tertarik untuk bermukim di ibu kota baru. “Ini ibu kota negara lho. Siapa yang tidak mau membeli tanah seharga begitu? Mungkin tiga hari (baru dibuka), sudah habis,” lanjut Presiden.

Jokowi ingin, lahan tersebut dibeli oleh kaum milenilal. Oleh sebab itu, pemerintah akan mematok harga yang terjangkau. Ia juga memastikan, lahan itu hanya boleh dibeli individu, bukan oleh pengembang.

Sebagai bentuk pengawasan, pemerintah akan merancang peraturan bahwa lahan yang sudah dibeli, mesti dibangun dalam waktu dua tahun.

Apabila dalam dua tahun, individu tak segera membangunnya, pemerintah melalui badan otorita sebagai pemegang otoritas di ibu kota baru akan menarik sertifikat lahan tersebut.

“Kita ingin membangun ibu kota ini dibiayai rakyat. Ini terobosan yang belum pernah dilakukan negara -negara yang memindahkan ibu kota,” ujar Jokowi.

Pemerintah sendiri sebelumnya sudah menentukan lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara sebagai pengganti DKI Jakarta.

Daerah yang dimaksud, berada di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada kajian komprehensif yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selama sekitar tiga tahun terakhir.

Presiden kemudian mengirimkan surat rencana pemindahan ibu kota tersebut ke DPR RI. Surat itu juga telah dibacakan dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (27/8).

Selanjutnya, DPR RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas segala sesuatu tentang rencana pemerintah itu. Salah satunya, yakni merancang payung hukum.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *