Jokowi Minta Penyaluran Dana KIP Dikawal Biar Tak Salah Sasaran

  • Whatsapp
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin saat akan memimpin rapat terbatas program pendidikan, Selasa (12/11/2019). (Foto: Humas Setpres/Jay)

INDOPOLITIKA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pembenahan sistem pendidikan kita agar mampu merespon perubahan yang berjalan begitu sangat cepatnya, agar lebih fleksibel, adaptif dengan perubahan dunia saat ini.

Menurut Jokowi, diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga, perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau bentang geografis negara kita, yang sangat luas betul-betul bisadilaksanakan.

Muat Lebih

“Karena mencakup 17.000 pulau dan 300.000 sekolah yang ada yang kita miliki,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Program Pendidikan dan Beasiswa, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11/2019) siang.

Jokowi dalam kesempatan rapat terbatas ini juga menyoroti infrastruktur pendidikan, terutama rehabilitasi gedung-gedung sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah yang rusak, yang akan sangat membahayakan anak-anak kita. Kalaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah, mestinya hal tersebut juga menjadi fokus perhatian pemerintah daerah.

“Namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan,” imbuhnya.

Sementara terkait beasiswa, Jokowi meminta implementasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), kemudian KIP Kuliah dan program-program beasiswa agar dikawal dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul tepat sasaran. “Jangan sampai mereka yang ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mensos Juliari Batubara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agusputranto.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *