Jokowi Pastikan Ujian Nasional Untuk SD, SMP hingga SMA Ditiadakan

  • Whatsapp
Presiden saat memberikan arahan kepada para Gubernur melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (24/3). (Foto: Humas/Ibrahim).

INDOPOLITIKA.COM – Presiden Joko Widodo memastikan pelaksanaan Ujian Nasional(UN) tahun 2020 ini ditiadakan. Mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/Madrasah Aliyah.

Demikian penegasan itu disampaikan Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020), usai rapat terbatas melalui video conference di Istana Negara, Jakarta. “Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai tahun 2021,” ucap Fadjroel.

Berita Lainnya

Dikatakan Fadjroel, keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah COVID-19, yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Namun, dia belum bisa opsi pengganti kelulusan siswa setelah UN tersebut ditiadakan.

“Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons COVID-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial dan dunia usaha. Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, Covid-19 sangat mengganggu proses pendidikan di tanah air. Imbasnya, kebijakan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 juga sudah diberlakukan. Namun, situasi ini, mewabahnya Covid-19 membawa dampak pada rencana Ujian Nasional di tahun 2020.

“Ada 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti Ujian Nasional dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh tanah air. Oleh sebab itu, harus segera diputuskan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas itu.

Pada kesempatan ini, Jokowi menyampaikan ada 3 opsi yang dapat dipilih. “Apakah UN ini tetap dilaksanakan yang pertama, yang kedua apakah UN ditunda waktunya, atau yang ketiga ditiadakan sama sekali,” tandasnya.

Dikatakan Jokowi, prinsip yang utama yang harus dipegang adalah kebijakan ini bisa diambil tetapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti Ujian Nasional yang diadakan. “Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim Anwar menegaskan bahwa, mempertimbangkan efek dari Covid-19 yang berimbas pada sistem belajar-mengajar dalam beberapa pekan mendatang, maka pemerintah tidak memaksa sekolah untuk ketuntasan seluruh capaian kurikulum.

Pemerintah, ujar Nadiem, menyadari bahwa sistem belajar dari rumah yang dijalankan bisa saja belum optimal. Berdasarkan kondisi ini, setiap sekolah diberi keleluasaan untuk tidak memenuhi standar ukuran kurikulum hingga semester terakhir. “Kami tidak memaksa ujian sekolah harus mengukur ketuntasan capaian kurikulum sampai semester terakhir yang terdampak Covid-19,” kata Nadiem.

“Kita sudah tahu juga bahwa sebenarnya UN bukan menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadinya, setelah kami timbang pro-kontranya bahwa lebih banyak risiko daripada benefit untuk melanjutkan UN,” kata Nadiem.[asa]

 

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 Komentar

  1. Ping-balik: UN 2020 Ditiadakan, Nadiem: Keamanan dan Kesehatan 8 Juta Siswa Lebih Penting | Indopolitika.com
  2. Ping-balik: UN 2020 Ditiadakan, Nadiem: Keamanan dan Kesehatan 8 Juta Siswa Lebih Penting – Indopolitika.com Sumut