INDOPOLITIKA.COM – Reshuffle kabinet diperlukan bila bertujuan untuk meningkatkan kinerja kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, Jokowi harus objektif mengganti menteri yang benar-benar kinerjanya rendah.

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (15/6/2022).

Jamiluddin mengatakan kinerja para menteri idealnya berdasarkan hasil evaluasi. Sehingga, dasar reshuffle lebih didasari pada pertimbangan profesionalisme.

“Dengan begitu, menteri yang direshuffle hanya sebatas yang berkinerja rendah. Jokowi harus berani mereshufflenya tanpa memandang asal partainya,” ujar Jamiluddin.

Tetapi, kata dia, reshuffle tidak akan meningkatkan kinerja kabinet Jokowi bila hanya untuk mengakomodir menteri dari PAN atas pertimbangan akomodir politik.

“Kalau reshuffle atas pertimbangan tersebut (akomodir politik), maka sebanyak apa pun reshuffle dilakukan kinerja kabinet tidak akan meningkat,” katanya.

Padahal, menurut akademisi Universitas Esa Unggul itu, Jokowi harus menuntaskan semua janji politiknya saat berkampanye.

Dia mengatakan waktu yang sudah semakin dekat serta kabinet Jokowi yang hanya berdasarkan pertimbangan akomodir politik akan makin menyulitkan janji-janji itu.

Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu mencontohkan kalau dasarnya atas kinerja, maka Menteri Agraria, Sofyan Djalil sangat tidak layak di reshuffle.

“Sebab, selama ia (Sofyan Djalil)menjadi menteri yang menangani pertanahan ini kinerjanya cukup baik,” tegasnya.

Namun, dia menilai hal tersebut amat berbeda bila reshuffle atas dasar akomodir politik, maka Sofyan Djalil sangat berpeluang di reshuffle.

“Sebab, Sofyan Djalil orangnya Jusuf Kalla yang sudah tidak lagi seirama dengan politiknya Jokowi,” tandasnya.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet mencuat sejak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi pemerintah pada Agustus 2021.

Namun hingga kini, Jokowi belum melakukan reshuffle dan PAN belum mendapat kursi di kabinet.

Lalu baru-baru ini, muncul lagi isu reshuffle 15 Juni. Menteri Sekretaris Negara Pratikno enggan menjawab soal isu ini, sekali tidak membenarkan dan tidak juga membantah.

“Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit,” kata Pratikno. [Red]

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com