Jokowi masih terus manggung walau sudah tidak lagi tercantum sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa jabatannya telah selesai. Kekuasaan formal telah berpindah tangan. Namun satu hal yang belum benar-benar usai adalah sentimen terhadap dirinya—terutama dari mereka yang sejak lama menaruh antipati.

Pertanyaannya: mengapa kebencian itu masih dipelihara, bahkan ketika ia tak lagi memegang kendali negara?

Warisan Polarisasi yang Belum Sembuh

Sejak Pilpres 2014 dan 2019, politik Indonesia mengalami polarisasi tajam. Kontestasi antara Jokowi dan Prabowo bukan sekadar adu program, tetapi adu identitas. Dukungan dan penolakan membelah ruang sosial: keluarga, komunitas, hingga ruang ibadah.

Polarisasi seperti itu jarang selesai begitu saja ketika masa jabatan berakhir. Ia meninggalkan residu psikologis. Bagi sebagian orang, Jokowi bukan hanya mantan presiden—ia simbol dari “kubu” yang pernah mereka lawan. Dan simbol tidak otomatis hilang ketika jabatan berakhir.

Politik Simbol dan Rasa Tidak Tuntas

Dalam politik modern, figur sering kali menjadi representasi dari sesuatu yang lebih besar: kebijakan, arah pembangunan, bahkan rasa keadilan atau ketidakadilan.

Sebagian pengkritik mengaitkan Jokowi dengan kebijakan yang mereka anggap bermasalah—dari UU Cipta Kerja hingga isu pelemahan institusi demokrasi. Ada pula yang terus menyoroti dinamika politik keluarga, terutama setelah putusan MK yang membuka jalan bagi Ginran menjadi wapres.

Bagi kelompok ini, pergantian presiden tidak serta-merta menghapus “catatan sejarah”. Selama mereka merasa belum ada evaluasi atau pertanggungjawaban moral yang memuaskan, sentimen negatif tetap hidup.

Kebencian sebagai Identitas Politik

Di era media sosial, sikap politik sering menjadi bagian dari identitas diri. Menjadi “anti-Jokowi” bagi sebagian orang bukan lagi soal kebijakan tertentu, melainkan posisi ideologis yang membentuk komunitas dan pergaulan.

Ketika kebencian sudah menjadi identitas, ia cenderung dipelihara. Ia memberi rasa kebersamaan. Ia memperkuat solidaritas kelompok. Bahkan setelah objek kekuasaan berubah, narasi lama tetap diputar. Algoritma media sosial juga ikut memperpanjang napasnya. Konten bernada marah dan provokatif lebih mudah viral daripada refleksi yang tenang.

Kekuasaan Boleh Berakhir, Pengaruh Tidak

Meski tidak lagi menjabat, Jokowi tetap figur publik dengan pengaruh politik dan simbolik. Setiap langkahnya, pernyataannya, atau dinamika keluarga politiknya tetap menjadi sorotan. Bagi sebagian pengkritik, selama pengaruh itu ada, kritik—bahkan kebencian—dianggap masih relevan.

Namun di sisi lain, ada pula masyarakat yang memilih melihat periode kepemimpinannya sebagai bagian dari siklus demokrasi biasa: ada capaian, ada kekurangan, lalu bangsa bergerak maju.

Antara Kritik dan Dendam

Demokrasi sehat membutuhkan kritik. Tetapi ketika kritik berubah menjadi kebencian yang terus-menerus dipelihara, ia sering kali lebih mencerminkan luka politik yang belum sembuh daripada analisis kebijakan.

Mungkin yang belum selesai bukan sekadar soal Jokowi sebagai individu, melainkan soal bagaimana bangsa ini mengelola perbedaan dan polarisasi. Selama politik masih dilihat sebagai pertarungan “kita versus mereka”, maka bahkan mantan presiden pun bisa tetap menjadi sasaran emosi kolektif.

Kekuasaan bisa berakhir pada satu tanggal resmi. Tetapi perasaan—baik cinta maupun benci—sering kali jauh lebih panjang umurnya. Dan kasus ijazah Jokowi adalah contohnya.

Isu ijazah ini menyentuh aspek personal: keaslian identitas, legitimasi pendidikan, bahkan integritas moral. Tuduhan seperti ini lebih mudah dipahami dan lebih “menggugah emosi” dibandingkan diskusi teknis tentang pemerintahan sekarang, soal APBN, infrastruktur, atau reformasi birokrasi.

Di era algoritma, konten yang memancing emosi—marah, curiga, merasa tertipu—lebih cepat menyebar. Tuduhan personal menjadi komoditas digital yang laku.