Jokowi Terbitkan Kepres Pengangkatan Direksi BPJS Kesehatan yang Baru, Ini Formasinya

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Presiden Joko Widodo tekah menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026, dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Jakarta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengumumkan formasi anggota Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026 dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Berita Lainnya

“Diharapkan dengan formasi tersebut, BPJS Kesehatan akan semakin andal dalam melaksanakan tugas mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kami juga memohon dukungan dari semua pihak termasuk Dewan Jaminan Sosial Nasional, dalam upaya bersama perbaikan Program JKN-KIS ke depan,” ujar dia dikutip dari Antara.

Susunannya, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga Mundiharno, Direktur Keuangan dan Investasi Arief Witjaksono Juwono Putro, Direktur SDM dan Umum Andi Afdal, serta Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Lily Kresnowati.

Selain itu terdapat pula Mahlil Ruby sebagai Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko, David Bangun sebagai Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta, dan Direktur Teknologi Informasi Edwin Aristiawan.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan bahwa fokus Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021-2026 adalah meningkatkan kualitas layanan peserta sesuai dengan perjalanan atau customer journey, antara lain dengan mengurai antrean di fasilitas kesehatan, mempercepat koordinasi rujukan antarfasilitas kesehatan, mengoptimalkan sinergi sistem informasi BPJS Kesehatan dengan layanan fasilitas kesehatan, serta memperkuat upaya edukasi publik mengenai JKN-KIS.

Ali Ghufron juga berharap dengan kualitas layanan yang meningkat akan berimbas pada keberlanjutan dari Program JKN-KIS.

Selain itu, manajemen BPJS Kesehatan akan menggelar program “BPJS Mendengar” yang bertujuan menangkap aspirasi seluruh pemangku kepentingan terkait dengan JKN-KIS dan BPJS Kesehatan. Program itu akan dilaksanakan pekan ke-2 sampai ke-4 pada Maret 2021.

“Tentu program ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendapat masukan sebanyak mungkin untuk perbaikan program JKN-KIS. Masukan yang baik serta konstruktif akan diejawantahkan untuk memperkuat rencana strategis BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN-KIS,” tegas Ali Ghufron. [rif]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *