Jubir KPK: Klaim Pak Firli Tidak Benar Itu

  • Whatsapp
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah. (Ist)

INDOPOLITIKA- Klaim calon pimpinan (capim) KPK yang juga Kepolda Sumatera Selatan (Sumsel) Inspektur Jenderal Firli yang menyatakan tak ada pelanggaran etik terkait pertemuannya dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi pada Mei 2018, langsung dibantah pimpinan KPK melalui Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

“Setelah saya cek ke pimpinan KPK, kami pastikan informasi tersebut tidak benar. Pimpinan KPK tidak pernah menyatakan apalagi memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran etik oleh mantan pegawai yang sekarang sedang menjalani proses pencalonan sebagai pimpinan KPK,” kata Febri Diansyah, Selasa, 27 Agustus 2019.

Baca Juga:

Dugaan pelanggaran etik yang dimaksud Febri adalah pertemuan antara Firli dengan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi pada Mei 2018. Pertemuan berlangsung saat KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi divestasi saham PT Newmont yang menyeret nama TGB. Menurut Undang-Undang KPK, pegawai dilarang bertemu dengan pihak yang terkait dengan kasus di KPK.

Seperti diketahui, Firli dalam uji publik capim KPK hari ini mengakui melakukan pertemuan itu. Namun, dia menganggap pertemuan itu tidak melanggar kode etik. Firli mengatakan pertemuan itu dilakukan tanpa sengaja dan tidak ada pembahasan mengenai kasus.

“Hasil dari pertemuan (dengan pimpinan) itu, tidak ada fakta yang mengatakan saya melanggar (etik),” kata dia.

Kembali ke Febri. Lebih lanjut, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mengatakan Firli pernah diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal pada Desember 2018.

Tim, kata dia, juga memeriksa 27 orang saksi dan 2 ahli. Menurut Febri, fokus penyelidikan tim pengawas internal bukan cuma 1 pertemuan, tapi ada 3 sampai 4 pertemuan. “Tim juga menganalisis bukti-bukti elektronik yang didapatkan,” kata dia.

Febri mengatakan hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada pimpinan pada 23 Januari 2019. Pimpinan kemudian menugaskan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) untuk membahas lebih lanjut. “Prosesnya telah masuk di DPP dan kemudian DPP mendengar paparan dari Direktorat Pengawasan Internal,” kata dia.

Namun, menurut Febri, proses itu tidak bisa selesai karena Firli ditarik ke kepolisian. “Untuk menjaga hubungan antar institusi penegak hukum, maka pimpinan KPK melakukan komunikasi dengan Polri terkait dengan proses penarikan dan tidak diperpanjangnya masa tugasnya di KPK,” kata dia.

Pengembalian Firli ke kepolisian diketahui pada 20 Juni 2019. Tak lama setelah itu, Firli dilantik menjadi Kepolda Sumsel. Kini, Firli masuk ke dalam 20 capim KPK yang lolos hingga tahap uji publik dan wawancara.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *