Tiba-tiba Dipolisikan Orang Tak Dikenal

Jubir KPK Tetap Akan Pelototin Proses Seleksi Capim KPK

  • Whatsapp
Jubir KPK Febri Diansyah

INDOPOLITIKA- Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Sunu Duto Widjomarmo mengatakan, tidak ada pengistimewaan dalam pengurusan sertifikat tanah milik Presiden Jokowi yang dikabarkan hilang. “Tidak ada pengistimewaan (pengurusan). Semuanya sama,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (29/8/2019). Menurutnya, untuk menerbitkan sertifikat tanah baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang harus melalui prosedur, yaitu mengumumkannya melalui media massa dengan dilampiri surat keterangan kehilangan dari polres setempat.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. “Di dalam pengumuman itu sesuai dengan aturan kita cantumkan pasal sekian selama 30 hari. Artinya, memberikan kesempatan pihak ketiga manakala menemukan atau apa-apa itu bisa mengajukan keberatan,” katanya. “Atau misalnya di dalam hal tersebut sudah dijual atau apa kan kita menerbitkan sertifikat pengganti itu sudah sah,” sambung dia. Diketahui, dua sertifikat tanah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) masing-masing memiliki luas 365 meter persegi dan 716 meter persegi dikabarkan hilang. Kedua bidang tanah itu berada di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

Baca Juga:

Kabar hilangnya dua sertifikat tanah milik orang nomor satu di Indonesia itu diketahui setelah Kantor Pertanahan Kota Surakarta mengumumkannya melalui salah satu media cetak di Solo, Kamis (29/8/2019).
8888888888888888888888888
Juru bicara KPK Febri Diansyah bersama dua aktivis antikorupsi lainnya yakni; Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husono dan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati diperkarakan seseorang bernama Agung Zulianto ke Polda Metro Jaya pada 28 Agustus 2019. Ketiganya diduga menyebarkan berita bohong pada kurun waktu Mei hingga Agustus 2019 dengan korban pemuda kawal KPK dan masyarakat DKI Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengamini adanya laporan tersebut. “Ya masih diselidiki,” ucap Argo.

Ketiganya diduga melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun Argo tidak menyebutkan detail dugaan pelanggaran apa yang dilaporkan.

Menanggapi laporan tersebut, Febri menilai laporan tersebut sarat muatan politis terkait seleksi calon pimpinan (capim) KPK. “Tapi apa kepentingan pihak pelapornya saya tidak tahu. Saya juga tidak kenal pelapornya,” ucap Febri.

Febri tidak terlampau khawatir telah dipolisikan. Dia merasa apa yang dilakukannya adalah sebagai representasi KPK untuk menjunjung tinggi independensi serta mengawasi proses seleksi agar kelak terpilih sosok berintegritas sebagai pimpinan KPK.

“Yang perlu diingat adalah upaya untuk mengawal proses seleksi ini akan terus dilakukan,” kata Febri.

Sedangkan Asfinawati mengerutkan dahi soal laporan itu. Dia mempertanyakan kepentingan si pelapor. Asfin berniat mendalami hubungan pelapor itu kepada pihak mana. “Sehingga kita tahu kepentingan siapa sebetulnya yang sedang terganggu dan coba dibawa oleh pelapor ini,” kata Asfinawati.

Idem dito dengan Febri, pelaporan itu juga tak mempengaruhi semangat Asfin untuk ikut mengawasi proses seleksi capim KPK. “Laporan-laporan seperti ini bukan hal yang baru dan bukan yang pertama kali, kalau kita ingat kira-kira 10 tahun yang lalu ada cicak vs buaya 1, cicak vs buaya 2, cicak vs buaya 3,” ucapnya.

Setali tiga uang, Adnan menduga pelaporan itu bermotif mengganggu pengawalan seleksi capim KPK. Adnan enggan ambil pusing atas laporan itu. Adnan mengaku sudah mengantongi background, motif serta siapa yang ada di balik laporan tersebut.

“Informasi itu semua cukup memadai bagi kami untuk mengambil sikap. Oleh karena itu, kami tetap akan fokus pada detik-detik terakhir ini dalam proses seleksi,” tandasnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *