Kabinet Jokowi Diberi Nilai ‘E’, Karena Masih Disandera Oligarki

  • Whatsapp
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid

INDOPOLITIKA.COM- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid memberi nilai ‘E’ terkait komposisi Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang baru saja rampung disusun Presiden Jokowi. Usman mengatakan, nilai ‘E’ ini artinya Jokowi tidak lulus.

Apa alasan Usman memberikan nilai buruk itu? Dia mengatakan, agak sulit rasanya memberikan nilai lebih tinggi dari ‘E’ jika melihat KIM dari sudut pandang penegakan hukum dan HAM. Dia melihat, pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan telah menimbulkan persoalan serius untuk menilai komitmen Presiden Jokowi dalam hal penegakan hukum dan HAM.

Baca Juga:

“Meski saya tidak mengatakan Prabowo pasti bersalah dalam kasus pelanggaran HAM. Tapi proses hukum (terhadap pelanggaran HAM) yang selama ini seharusnya diselesaikan pemerintahan saat ini ternyata justru tidak diselesaikan. Sebaliknya justru Prabowo diangkat sebagai menteri,” ujar Usman Hamid saat berbicara di sebuah acara talk show di stasiun televisi Rabu (23/10/2019).

Usman memang agaknya kurang sreg dengan penempatan Prabowo di kabinet, namun dia mengaku tidak terkejut dengan keputusan Jokowi menggandeng mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut.

“Kalau melihat dari tiga pilpres sebelumnya pun Ibu Mega juga kan berpasangan dengan Pak Prbaowo. Dalam Pilgub DKI Gerindra dan PDIP juga kan bersatu mempromosikan Pak Jokowi. Jadi nggak ada yang mengejutkan sebenarnya (penempatan Prabowo sebagai Menhan),” imbuh Usman.

Usman melihat, keputusan Jokowi menggandeng Prabowo sebagai indikasi bahwa Jokowi masih tersandera dalam merancang susunan kabinetnya. Saat ditanya Jokowi disandera oleh siapa? Usman menjelaskan, Jokowi setidaknya disandera oleh satu diantara dua hal ini.

Pertama, Jokowi masih dikendalikan oleh oligarki. Oligarki itu berisi segelintir orang yeng memiliki kekayaan luar biasa, yang memilikin kontrol luar biasa pada partai dan pada media.

Kedua Jokowi bisa jadi disandera oleh kartel politik. Tak adanya perbedaan plat form, perbedaan politik nilai antar-partai baik itu partai pemerintah maupun oposisi, memicu terbentuknya kartel politik.

“Dan kalau melihat saat ini saya menilai (Jokowi) masih dikendalikan oleh oligarki,” pungkas Usman Hamid.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *