Kader Golkar Bali Minta Munas Jadi Ajang Evaluasi

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Kader Partai Golkar Bali yang terdzolimi oleh kebijakan Plt Ketua DPD I Gde Sumarjaya Linggih, terus mencari keadilan atas nasibnya. Mereka melakukan pertemuan dengan untuk mencari keadilan.

Beberapa kader diantaranya mantan Ketua DPD II Golkar Buleleng Made Adi Djaya, mantan Ketua DPD II Golkar Karangasem Made Sukerana, dan kader senior seperti Dedung Suardana, Anak Agung Ngurah Rai Wiranata, dan I Gusti Putu Wijaya.

Berita Lainnya

Dari keterangan yang diperoleh dari para senior partai Golkar Bali para kader sangat prihatin dengan kondisi Golkar saat ini. Khususnya terhadap putusan Mahkamah Partai (MP) Golkar yang menimpa para Ketua DPD II.

Padahal menurut sumber, mereka sempat diperas dan diminta ratusan juta rupiah oleh oknum DPP dengan janji dimenangkan oleh Mahkamah Partai. Faktanya mereka dibohongi.

“Para Ketua DPD II yang di Plt masih berusaha menuntut keadilan atas putusan MP Golkar yang menolak semua gugatan. Putusan yang dikeluarkan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para kader. Ini lebih untuk kepentingan munas dlm memenangkan AH,” kata sumber ini di Jakarta, Sabtu (30/11/19).

Menurutnya, salah satu mantan Ketua DPD II yang gugatannya ditolak yakni Made Sukerena mengatakan, jika mengacu pada aturan Partai, MP Golkar juga dianggap melakukan pelanggaran.

Pasalnya, sidang maksimal 60 hari tapi kenyataan lebih dari tenggang waktu. Bukan itu saja, harusnya putusan dibacakan oleh 5 orang Hakim, namun saat itu hanya 3 orang Hakim saja.

Sumber ini juga menceritakan apa yang menjadi pandangan salah satu kader senior lainnya yakni IGP Wijaya. Kata dia, pria yang akrab siapa Ajik Wijaya itu mekanisme penunjukan Plt. Evaluasi Pemilu, Dana Saksi, hingga pemecatan kader.

Misalnya saja, banyaknya surat keluar DPP Partai Golkar kepada DPD Partai Golkar yang mengatasnamakan keputusan atau kebijakan DPP tanpa melalui aturan dan mekanisme pengambilan rapat-rapat DPP Partai Golkar.

Selain itu, banyak pelanggaran terhadap tatacara pemberhentian Personalia pengurus DPP serta proses pengisian lowongan antar waktu DPP.

Demikian pula dengan lowongan antar waktu DPD Provinsi yang tidak sesuai dengan AD/ART Pasal 13 Ayat 3 Huruf a dan Pasal 15, khususnya yang dilakukan oleh oknum Plt Ketua DPD Provinsi Bali yang ditunjuk DPP

Begitu juga dengan moratorium. Pada rapat pleno DPP Partai Golkar Bulan November memutuskan untuk menghentikan atau moratorium Plt. Namun, ternyata terus dilakukan hingga jelang Munas untuk orang yang dianggap bukan pendukung Airlangga Hartarto (AH).

Yang tak kalah pentingnya, hasil perolehan kursi dibawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi tersebut disemua tingkatan mengalami penurunan.

Para kader terdzolimi di Bali, lanjut sumber ini, Munas Partai Golkar Bulan Desember mendatang bisa menjadi ajang evaluasi secara keseluruhan. Mengingat, para kader menilai kepemimpinan AH dianggap gagal dan tidak bisa mengayomi seluruh kader.

“Momentum Munas ini seharusnya digunakan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh DPP dalam hal ini Ketua Umum AH,” imbuhnya.[pit]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *