Kadis Pendidikan DKI Dilaporkan ke Ombudsman, Buntut Persyaratan Usia PPDB

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Forum Orang Tua Murid dan Gerakan Emak Bapak Peduli Pendidikan (Geprak) melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta ke Ombudsman RI karena dianggap melakukan maladministrasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Pengacara publik untuk Geprak David Tobing menjelaskan, pelaporan dilakukan karena ada tindakan maladministrasi berupa pembuatan petunjuk teknis (Juknis) baru dalam PPDB jalur zonasi.

Bacaan Lainnya

“Tindakan maladministrasi mengubah atau membuat aturan Juknis Penerimaan siswa didik baru melalui jalur zonasi itu dengan menggunakan usia. Sehingga bertentangan dengan Permendikbud,” ujarnya ketika ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2020).

Dengan demikian dia bersama komunitas orang tua memprotes pelaksanaan PPDB tahun ini dan melaporkannya ke Ombudsman RI.

“Jadi ini yang kami minta agar Ombudsman segera memeriksa seluruh perbuatan maladministrasi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan DKI,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Koordinator Aksi Demontrasi PPDB DKI Ratu mengatakan bahwa pelaporan Kepala Dinas Pendidikan DKI ke Ombudsman RI sebagai upaya lain memperjuangkan hak-hak pendidikan.

Setelah sebelumnya, melakukan audiensi dengan perwakilan Kemendikbud dan meminta semua tahapan PPDB DKI diulang.

“Kami juga mendesak Ombudsman untuk memanggil semua pihak-pihak yang terkait, agar semuanya bisa diklarifikasi. Kalau memang ini ada masalah kami juga paham,” ungkapnya.

David menambahkan bahwa nantinya Ombudsman RI akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta hingga Mendikbud untuk memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan PPDB DKI tahun ini.

“Agar memberikan klarifikasi mengenai ketentuan yang menteri buat dengan ketentuan yang dibuat Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kadisdik DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan, kriteria pertama seleksi dalam jalur zonasi adalah tempat tinggal atau domisili calon peserta didik harus berada dalam zona yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 506 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

Apabila jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.

Hal ini dilatarberlakangi oleh fakta di lapangan bahwa masyarakat miskin justru tersingkir di jalur zonasi lantaran tidak dapat bersaing secara nilai akademik dengan masyarakat yang mampu.

“Oleh karenanya, kebijakan baru diterapkan, yaitu usia sebagai kriteria seleksi setelah siswa tersebut harus berdomisili dalam zonasi yang ditetapkan, bukan lagi prestasi. Usia yang lebih tua akan didahulukan. Sistem sekolah pun dirancang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Karena itu, disarankan agar anak-anak tidak terlalu muda ketika masuk suatu jenjang sekolah,” paparnya.

Nahdiana menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak mengabaikan prestasi siswa. Tetap ada jalur prestasi untuk menyeleksi siswa berdasarkan prestasi akademik maupun non-akademik.

“Prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjamin keseimbangan, antara prestasi dengan kesempatan bagi warga miskin menikmati pendidikan berkualitas di sekolah negeri. Warga miskin tidak langsung tersingkir di jalur zonasi,” tandasnya. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *