Pilkada

KAHMI: Surat Bawaslu Sumut Bertentangan Dengan Nilai Kemajemukan Indonesia

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Medan mengkritisi kebijakan Bawaslu Provsu yang dinilai membatasi ruang aspirasi umat islam dalam melakukan dakwah islamiah di bulan Ramadan terkait dengan dakwah politik.

Ketua Umum KAHMI Medan Hasim Purba menyebutkan bahwa setiap proses berbangsa dan bernegara harus dilandaskan pada Ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang telah meletakkan dasar ketuhanan dan kemerdekaan bagi setiap penduduk yang memeluk agama masing-masing.

Adapun yang dimaksud dengan pembatasan dan aspirasi umat islam kata Hasim, terkait surat Bawaslu Provsu nomor 8-1601/K Bawaslu Prov.SU/PM.00.01/05, bahwa surat tersebut bertentangan dengan pasal tersebut bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945.

Dia juga mendasarkan permasalahan tersebut dengan aturan PKPU No. 4 Tahun 2014 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota pada 2018 Pasal 17 mengenai materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) point b “menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa”.

Hasim Purba menilai bahwa surat Bawaslu Provsu nomor B-1601/K Bawaslu Prov.SU/PM.00.01 /05/2018 angka 4 berpotensi dapat memisahkan antara agama dengan politik kenegaraan.

Dengan demikian, Hasim Purba meminta Bawalu Provsu untuk membatalkan surat Bawaslu yang bertentangan dengan kemajemukan bangsa Indonesia.

“Berdasarkan point pemikiran diatas maka KAHMI Medan meminta Bawaslu Provsu untuk membatalkan surat Bawaslu Provsu nomor B-1601/K Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2018 perihal kesepakayan bersama,” kata Hasim Purba, Minggu, (20/5)

Sementara itu pengamat politik Sendhy Vicky Sutanto menilai langkah Bawaslu Sumut sebagai langkah tidak bijaksana dan cenderung berpihak pada kubu Djarot-Sihar. Aturan itu dikeluarkan dengan asumsi seolah Bukan Ramadhan akan jadi ajang kampanye Edy-Musa. Hal itu tentu tidak elok karena pengawas seharusnya netral dan tidak berpihak.

“Lagian sudah ribuan pilkada digelar di Indonesia dan banyak pilkada melewati Bulan Ramadhan. Semua berjalan baik dan lancar saja. Tidak ada keputusan MK dimana pilkada diulang atau dibatalkan karena melaksanakan ibadah di bulan Ramadan,” kata Sendhy

Shendy juga berharap Bawaslu tak lagi menganggap ummat islam bodoh, lugu, bahwa memang fakta dilapangan jika ada masjid yang digunakan kampanye pasti akan mendapatkan protes dari para jama’ah serta tidak membuat khusu’ masyarakat beribadah.

“Ini Bawaslu Sumut menganggap ummat Islam bodoh, lugu atau padahal faktanya sebaliknya. Silakan cek, jika ada masjid digunakan kampanye pasti akan diprotes oleh jama’ah. Jama’ah tidak mau khusu’ ibadahnya terganggu oleh hal-hal berbau kampanye. Ini sih bawaslunya masuk angin,” pungkasnya.

Tags

Artikel Terkait

Close
Close