Pemerintahan

Kantor Staf Presiden Sambut dan Dukung Global Land Forum 2018

JAKARTA – Kantor Staf Presiden menyambut baik dan mendukung penuh rencana pelaksanaan Global Land Forum (GLF) 2018 dan bersama kementerian dan lembaga terkait siap bekerja sama dengan kalangan gerakan masyarakat sipil untuk kelancaran dan kesuksesan GLF.

Pernyataan itu disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dalam Peluncuran Menuju Global Land Forum 2018 bertema ‘United for Land Rights, Peace, and Justice’.

“Bagi kami, GLF sangat penting untuk mengangkat pengalaman Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menjalankan reforma agraria,” kata Yanuar Nugroho.

Ditegaskan Yanuar, dengan GLF, kita pun bisa belajar dari pengalaman negara lainm terutama sebagai forum lintas negara yang membahas isu pertanahan ini.”

Global Land Forum (GLF) merupakan forum pertanahan global terbesar di dunia. Forum ini dihadiri sedikitnya 900 peserta dari 70 negara yang mewakili organisasi pembangunan internasional, badan-badan PBB, lembaga pemerintah, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil. Pertemuan GLF diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC) bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan pemerintah di negara penyelenggara.

International Land Coalition (ILC) merupakan koalisi pertanahan global yang terdiri dari ragam organisasi dari berbagai Negara dengan perspektif yang beragam. Organisasi ini bekerjasama di tingkat nasional, regional dan global mendorong prinsip People-Centred Land Governance atau Tata Kelola Pertanahan Berbasis Kerakyatan.

Tahun ini, GLF akan diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung pada 22 – 27 September 2018. Forum pertemuan ini merupakan putaran ke-8 setelah sebelumnya diselenggarakan di Roma, Italia (2003), Santa Cruz, Bolivia (2005), Entebbe, Uganda (2007), Kathmandu, Nepal (2009), Tirana, Albania (2011), Antigua, Guatemala (2013), dan terakhir di Dakkar, Senegal (2015).

Mengusung ‘Semangat Asia Afrika’ 

bet2Di setiap perhelatannya, GLF mendapat perhatian yang luas dari komunitas global dalam membicarakan masalah pertanahan, pertanian, pangan, pembangunan pedesaan, petani, masyarakat adat, perempuan, perubahan iklim hingga teknologi informasi terkait pertanahan dan sumber daya alam. Tema-tema yang dibahas dalam GLF selalu memperdalam masalah di tingkat global, yang dihadapi, solusi yang ditawarkan komunitas global sekaligus memberi ruang alternatif atas jawaban-jawaban yang telah tersedia.

Terpilihnya Indonesia sebagai Negara Tuan Rumah Penyelenggara GLF oleh Dewan Global ILC didasarkan pada beberapa perkembangan signifikan, diantaranya dari sisi kemajuan gerakan sosial yang memperjuangkan hak atas tanah, serta adanya kemauan politik pemerintah mendorong proses-proses pengakuan hak atas tanah melalui kebijakan reforma agraria dan penyelesaian konflik. Termasuk kapasitas Indonesia untuk menjadi Tuan Rumah forum global ini.

Sejak 2014, Presiden Joko Widodo memperlihatkan sejumlah komitmen penting untuk membangun desa, pertanian dengan cara memperluas akses kepemilikan dan pengelolaan warga negara kepada tanah dan hutan. Salah satunya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah menargetkan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar melalu agenda reforma agraria bagi petani.

Kemauan politik tersebut tidak datang begitu saja. Ia lahir dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mendorong pelaksanaan land reform sejak awal kemerdekaan hingga dikukuhkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 sebagi payung hukum pengelolaan agraria nasional, hingga lahirnya TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Pengalaman panjang tersebut tentu telah banyak memberikan pelajaran penting bagi seluruh bangsa ini.

Global Land Forum 2018 diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC) dan National Organizing Committee GLF 2018 (NOC GLF 2018), yang terdiri dari 15 organisasi masyarakat sipil, dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia, yakni Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komnas HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

Global Land Forum 2018 membawa tema ‘United for Land Rights, Peace, and Justice’ (Bersatu untuk Hak Atas Tanah, Perdamaian dan Keadilan) dengan tujuan mempromosikan tata kelola pertanahan untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan, permasalahan konflik, HAM dan pembangunan pedesaan.

“Dengan suasana sekarang ini, di mana anggota ILC dikriminalisir dan dibunuh hanya karena membela hak atas tanah, GLF merupakan momen yang sangat bernilai untuk solidaritas, penyatuan, dan perencanaan orientasi gerakan agar kekuatan jaringan ILC dapat mendukung perjuangannya,” kata Direktur ILC, Mike Taylor.

Menurut Rukka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), bagi Masyarakat Adat, GLF adalah tempat strategis untuk konsolidasi gerakan agar terwujud keadilan sosial. “Selama ini, masyarakat adat dan petani adalah pihak yang wajib memperoleh sumber-sumber agrarian,” kata Rukka.

Sementara itu, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menegaskan, semangat Asia-Afrika, tentang kemerdekaan dan kemanuasiaan harus menjadi landasan bagaimana resolusi masalah hak atas tanah bagi rakyat akan dirumuskan melalui Deklarasi Bandung dalam GLF 2018.

“Karena itu, menghitung mundur perhelatan GLF 2018 di Bandung nanti, menjadi penting untuk melihat kembali pelaksanaan reforma agraria di Indonesia,” kata Dewi.

abet3

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Close
Close