Kapolri Sudah Tahu Provokator Penebar Hoaks Di Papua

  • Whatsapp
Kapolri Jenderal Tito Karnavian

INDOPOLITIKA- Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengendus ada pihak-pihak yang bermain melatari rusuh yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

“Kami tahulah ada pihak yang bermain untuk mengembangkan hoaks-hoaks itu sehingga terjadilah,” ujar Tito usai menggelar dialog dengan elemen masyarakat Papua di Kota Jayapura, pada Selasa (27/08/2019) malam.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Jenderal Tito mengungkapkan alasan pemerintah memblokir jaringan data di Papua dan Papua Barat. Kapolri menyebut, hal tersebut dilakukan untuk menutup akses penyebaran hoaks yang disebutnya dimainkan oleh pihak tertentu tadi.

“Ini dianggap sangat membahayakan, perlu ada upaya untuk hoaks dan provokasi jangan sampai berkembang,” imbuhnya.

Jenderal Tito mengatakan, gambar pemuda asal Papua yang tewas dengan keterangan sebagai salah satu mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, disebut sebagai pemicu kemarahan masyarakat Papua dan Papua Barat. Gambar yang tidak benar kejadiannya tersebut terus menyebar dan menyulut kemarahan masyarakat, meski sudah ada upaya klarifikasi dari pihak Polri.

“Kami berusaha mengcounter, menetralisir, mengklarifikasi, tapi mungkin ada yang baca, ada yang tidak, masyarakat sudah terlanjur terbakar, maka langkah kami di antaranya slow down dulu,” terang Tito.

Aksi pembakaran dan perusakan sejumlah fasilitas umum yang terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, kemudian disikapi dengan pembatasan jaringan data yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas rekomendasi Polri.

Faktor keamanan nasional, terang Kapolri, adalah hal yang paling mendasar sehingga kebijakan tersebut dikeluarkan. “Ini kita untuk keamanan nasional, termasuk keamanan wilayah ini (Papua), ini jadi prioritas dulu, kalau sudah aman pasti akan mengorbankan kebebasan, sedikit,” kata dia.

Namun, Kapolri memastikan keputusan untuk memblokir jaringan data juga memiliki dasar hukum yang kuat. “Tentu itu tidak dilarang, dalam UU ICCR Pasal 19 disebut salah satunya adalah keamanan nasional. Jadi kebebasan menyampaikan pendapat, ini tidak berarti absolut sebebas-bebasnya, ada 4 batasan, salah satunya keamanan nasional yang tentu dari aparat keamanan,” tutur dia.

Pemblokiran layanan data, lebih khusus jaringan milik Telkom Grup di Papua dan Papua Barat, dilakukan sejak 19 Agustus 2019. Pada awalnya, layanan data yang diblokir hanya milik Telkomsel, namun sejak 25 Agustus 2019, beberapa layanan milik Telkom pun terputus. [sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *