Kartu Sehat Kota Bekasi Harus Mengacu pada PAD

  • Whatsapp
Kartu Sehat Kota Bekasi

INDOPOLITIKA.COM – Polemik Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kota Bekasi terus menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pasalnya, kartu produk kedaerahan tersebut dituding tumpang tindih dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yakni dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Namun, kebijakan Pemkot Bekasi terkait dengan adanya KS berbasis NIK itu mendapat tanggapan dari pakar hukum pidana Prof Gayus Lumbuun yang mengapresiasi Pemkot Bekasi yang yang sanggup memberikan KS dengan gratis tanpa dibebani iuran kepada warganya.

Berita Lainnya

Prof Gayus menilai KS tidak menyalahi aturan sepanjang tujuannya untuk membantu meringankan rakyat kategori miskin untuk lebih memudakan akses dibidang kesehatan meskipun sudah ada progam nasional BPJS.

“Itu tidak melanggar apabila sumbernya dari APBD, ukuran adalah pendapatan asli daerah (PAD). Di daerah yang surplus tidak ada masalah ada kebijakan untuk kesehatan rakyatnya karena mengacu pada PAD,” kata Pakar Hukum Pidana Prof Gayus Lumbuun kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Menurut Gayus, Pemerintah Daerah yang mengambil kebijakan program kesejahteraan rakyat atas alasan membantu meringankan beban rakyat di daerah tersebut boleh dilakukan meskipun program yang sama sudah ada secara nasional BPJS. Kebijakan seperti itu secara hukum tidak menyalahi peraturan karena tidak memberatkan anggaran daerah tersebut seperti dilakukan Pemkota Bekasi, Jawa Barat.

“Langkah itu membantu rakyat setempat dari sisi pengeluarannya (tidak lagi mengalokasikan untuk kesehatan keluarga mereka),” tandas mantan Hakim Agung ini.

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *