Hukum

Kasus Dana Hibah Sumsel 2013, Kejagung Panggil Beberapa Saksi

Setelah kasus dana aspirasi DPRD Sumsel yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp114.853.700.000 yang akan diusut oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung), Penyidik Kejagung nampaknya akan terus menggarap serius uang haram pada mega skandal kasus dana hibah Sumsel 2013.

Dan, kali ini terkait pemberian motor P3N tahun 2013 yang diduga melibatkan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sumsel, Biro Kesejahteraan Rakyat, Ketua Forum Penyuluh, Penghulu, dan Pencatat Nikah (P3N) yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp18.500.000.000,00. Demikian disampaikan oleh Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Ir Amrizal Aroni MT, Kamis (21/06).

Menurut Amrizal, pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dana hibah motor P3N terdeteksi dari adanya Surat Panggilan Sebagai Saksi (SPS) Nomor SPS/1308/F.2/Fd.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditujukan kepada Ketua Forum Penyuluh Penghulu Pencatat Nikah (P3N).

“Saat itu kalau saya tidak keliru dijabat oleh Drs H Ahmad Nasuhi atau yang akrab disapa dengan sebutan Ustad Choi. Surat panggilan tersebut ditandatangani oleh Warih Sadono, Direktur Penyidikan Jampidsus,” ujar Amrizal.

Terperiksa dipanggil berdasarkan Sprindik 45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 untuk diminta kehadirannya di Kejati Sumsel tanggal 26 Juni 2018. Selain Ustadz Choi, dipanggil pula Drs Wilman SH MH, Drs H Syaifullahmi, dan Drs HM Husin MD dalam kapasitas sebagai saksi. Sejatinya, pemeriksaan dan penyidikan kasus hibah motor P3N ini tidak terlepas dari temuan pada LHP-BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial dan hibah tahun anggaran 2011 sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2013 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 54/LHP/XVIII.PLG/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015, khususnya pada halaman 29 s/d 35.

Dalam LHP itu dinyatakan bahwa Forum Komunikasi Penyuluh, Penghulu, dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (FK-P3N) Provinsi Sumatera Selatan yang menerima, menyalahi wewenang, dan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, khususnya pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 4, pasal 7 ayat 2, pasal 8 ayat 1, dan pasal 9 ayat 1 bahwa pemberian dana hibah kepada ormas FK-P3N tidak memenuhi persyaratan sebesar Rp18.500.000.000 (Delapan belas miliar lima ratus juta rupiah).

Diuraikan secara rinci oleh Amrizal Aroni, pelanggaran lainnya adalah FK-P3N merupakan personil yang melaksanakan tugas negara yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sehingga bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepatutnya tidak langsung kepada FK-P3N yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah atau individu-individu P3N, melainkan harus melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

“Pelanggaran paling vatal adalah pemberian dana hibah berupa motor kepada FK-P3N dilakukan secara individual dan motor tersebut dimiliki secara pribadi atau plat hitam. Hal ini jelas-jelas tidak mempunyai dasar hukum dan sangat berpotensi disalahgunakan atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah,” ucap Amrizal Aroni mengakhiri pembicaraan. (KA/ind)

Tags

Artikel Terkait

Close
Close