Kasus Dugaan Pungli Bansos, Kejari Kota Tangerang Kumpulkan Dokumen di Tiap Kecamatan

Mensos Tri Rismaharini (Dok. Kemensos)

INDOPOLITIKA.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang menemukan indikasi adanya praktik pungutan liar (pungli) bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang.

Kejari Kota Tangerang akan mengambil dokumen Bansos atau Bantuan Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di setiap kecamatan.

Pengambil dokumen tiap kecamatan dilakukan untuk memeriksa dan mengetahui kebenaran dari kasus bansos tersebut.

“Menindaklanjuti kunjungan mensos, kita sudah lakukan pemeriksaan di lapangan, kita sudah uji sampel beberapa kecamatan,” kata Kasie Intelijen Kejari Kota Tangerang, Raden Bayu Probo Sutopo, Kamis (5/8/2021).

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap bantuan beras dari bulog untuk serta BST untuk penanganan covid-19 sejak 2020 sampai 2021.

Bayu mengatakan ada 10 orang yang telah dilakukan pemeriksaan perihal dugaan penyimpangan bansos di Kota Tangerang.

“Lumayan banyak saksi yang sudah diperiksa. Kurang lebih 10 orang,” sebut Bayu.

Meski demikian, hingga saat ini, pihaknya belum menetapkan satu pun yang dijadikan sebagai tersangka.

“Beberapa saksi yang telah diperiksa, yaitu Koordinator Pendamping PKH Kota Tangerang, beberapa penerima Bansos e-Warong, pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK, Red) dan lainnya,” papar Bayu.

Sejatinya, sambung Bayu, pihaknya mulai menemukan indikasi adanya praktik pungli Bansos di Kota Tangerang sebagai tindak lanjut dari hasil sidak yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini di Karang Tengah, Kota Tangerang pada 28 Juli 2021 lalu.

“Menindaklanjuti sidak Mensos, kami sudah lakukan pemeriksaan di lapangan. Kami sudah uji sampel beberapa kecamatan. Hari ini juga kami mau ambil dokumen,” tuturnya.

“Sudah ada beberapa indikasi perbuatan formilnya, tinggal nanti kami sinkronkan. Doakan biar cepat aja hasilnya,” sambung Bayu.

Di satu sisi, lanjutnya, Kejari telah memiliki gambaran berkait total kerugian negara akibat praktik pungli tersebut. Namun, belum dapat mengungkapkan berapa besaran kerugian negara itu.

“Gambaran (kerugian, Red) sudah ada. Tapi belum bisa kami sampaikan, nanti akan mempersulit penyidikan,” imbuhnya.

Diketahui, selain Kejaksaan, kepolisian juga tengah melakukan penyelidikan atas kasus serupa. Per Selasa (3/8/2021), kepolisian setidaknya telah memeriksa 12 saksi berkait praktik pungli PKH di Karang Tengah itu. [rif]


Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.