INDOPOLITIKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai upaya meningkatkan asupan gizi anak sekolah kini menghadapi tantangan besar. Ribuan pelajar di berbagai daerah dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari paket MBG.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat dan memicu pertanyaan terkait keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut.
Padahal, MBG dirancang sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi anak.
Sayangnya, sejumlah insiden keracunan justru mencederai tujuan mulia tersebut. Banyak pihak menilai masih terdapat kelemahan serius dalam pengawasan, distribusi, serta kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa.
Insiden keracunan massal tercatat terjadi di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan sejak awal peluncuran program hingga pertengahan tahun 2025.
Rata-rata korban mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, dan diare, tak lama setelah menyantap menu dari dapur MBG yang ditunjuk pemerintah.
Kondisi ini membuat banyak orang tua merasa khawatir dan mulai meragukan keamanan program yang sejatinya bertujuan baik.
“Kami tentu mendukung program ini, tapi setelah kejadian itu, saya jadi waswas membiarkan anak makan dari sekolah,” ujar Lina, salah satu wali murid di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari janji kampanye Presiden dan telah diimplementasikan secara bertahap mulai awal 2025. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembiayaan, sementara pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan dan mendukung pelaksanaan teknis, termasuk penyediaan dapur umum.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Rini Widyastuti dari Universitas Indonesia, menyebut perlunya audit menyeluruh terhadap rantai distribusi makanan MBG.
“Harus ada evaluasi ketat mulai dari penyedia bahan baku, proses pengolahan, hingga pengiriman ke sekolah. Jangan sampai masalah ini terus berulang dan mengorbankan anak-anak,” tegasnya.
Pemerintah pun didesak segera melakukan perbaikan menyeluruh, baik dari sisi kualitas makanan, mekanisme distribusi, hingga sistem pengawasan di lapangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga telah diminta untuk memberikan klarifikasi resmi terkait langkah konkret yang akan diambil agar kasus serupa tidak terjadi lagi.
Ke depan, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada transparansi, pengawasan ketat, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia makanan. Tanpa perbaikan sistemik, kepercayaan publik terhadap program ini bisa terus menurun.(Chk)
Tinggalkan Balasan