Kasus Ormas Bekasi Minta Jatah Parkir Bukti Rakyat Tak Kebagian ‘Kue’ Kapitalisme

  • Whatsapp
Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri, Thomas Umbu Pati

INDOPOLITIKA.COM- Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri, Thomas Umbu Pati menilai, isu persoalan ormas Bekasi yang meminta jatah pengelolaan parkir di seluruh toko swalayan di Kota Bekasi, jangan hanya dilihat dari konteks premanisme ormas.

Kalau direnungkan lebih dalam, menurut Thomas, dalam kasus itu ada juga persoalan ketidakadilan serta aksesibilitas masyarakat untuk menikmati bagian dari perkembangan kota.

Baca Juga:

“Jadi ada kapitalisme di Bekasi yang tidak menyentuh dan berdampak kepada masyarakat, itu akan menimbulkan potensi konflik di tataran masyarakat,” ujar Thomas saat menjadi narasumber di acara diskusi “Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan” yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Jumat (08/11/2019).

Untuk itu, lanjut Thomas, semua harus berhati-hati dalam melihat kasus Bekasi. Kasus itu jangan hanya semata dilihat dari kaca mata premanisme, namun harus dicari pula akar masalahnya.

Menurut dia, salah satu akar permasalahannya adalah pada sikap pemda yang hanya berorientasi pada upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) tanpa melihat dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

Thomas berpendapat kalau pemda hanya berorientasi PAD-nya tinggi, tapi masyarakatnya masih menderita, ini dinilai tidak pas.

“Alangkah baiknya bila pemda mencari sumber-sumber PAD baru dengan berupaya mencari peluang-peluang yang tidak membebani masyarakat,” tandasnya. [sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *