Kejagung Benarkan Ada Enam Proyek Tanpa Proses Tender Bernilai Rp899,5 Miliar

  • Whatsapp
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri

INDOPOLITIKA.COM – Kejaksaan Agung membenarkan adanya 6 (enam) item pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan sarana dan prasarana intelijen Kejaksaan Agung tahun anggaran 2019.

“Dan sampai saat ini enam proyek itu masih berjalan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mukri, Selasa (12/11/2019).

Muat Lebih

Lebih jauh, Mukri mengatakan Kejaksaan Agung mempersilakan masyarakat mengawasi proses pengadaan barang di Kejaksaan Agung. Mukri juga mengklaim selama ini proses pengadaan barang di lingkungan Kejaksaan Agung sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Sebagaimana diketahui, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018. Sedangkan untuk Penunjukan Langsung diatur dalam Pasal 38 ayat 4,” sebut Kapuspenkum.

Pasal 38 ayat 4 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

“Keadaan tertentu yang dimaksud sesuai Pasal 38 ayat 5 huruf (b) adalah barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Mukri melanjutkan, Pasal 9 ayat 1 huruf (n) angka (1) Perpres yang sama juga mengatur bahwa Pengguna Anggaran (PA) berwenang menenetapan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Selain itu, kata Mukri, penunjukan langsung juga berdasarkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, Point ke 3.2.1 huruf a pada ayat (2) memuat hal yang sama persis dengan Pasal 38 ayat 5 huruf (b) Perpres Nomor 16 tahun 2018.

Sebelum proyek pengadaan itu dilakukan, Kejaksaan Agung telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada LKPP. Lembaga itu kemudian mengeluarkan dua rekomendasi tentang Penunjukan Langsung terhadap enam proyek pengadaan tersebut. Dua rekomendasi LKPP itu adalah Nomor 5214/D.4.1/05/2019 perihal Tanggapan dan rekomendasi Nomor 3367/D.4.1/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Jawaban Permohonan Rekomendasi.

Di samping itu, Mukri juga menjelaskan bahwa metode pelaksanaan penunjukan langsung tersebut juga dilakukan melalui aplikasi LPSE (online) dan verifikasi penyedia  dilakukan melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang dikelola LKPP. “SIKAP merupakan subsistem dari sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk mengelola data atau informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi penyedia barang dan jasa yang dikembangkan oleh LKPP agar pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat,” urainya.

“Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, cuitan Masinton yang mengatakan tentang pengadaan barang dan jasa 6 (enam) kegiatan di Kejaksaan Agung tahun anggaran 2019 tanpa proses tender adalah benar. Akan tetapi kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung dan telah sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018,” sambungnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu tengah memantau enam proyek pengadaan barang dengan nilai 899,5 miliar yang digarap pihak swasta tanpa proses tender atau lelang di internal Kejaksaan Agung. “Saya sedang memantau 6 proyek pengadaan di Kejaksaan Agung RI dengan PENUNJUKAN LANGSUNG (tanpa tender) dalam jumlah besar 899,5 miliar rupiah,” ujarnya di akun twitternya, Senin (11/11/2019).

Masinton mengungkapkan pagu anggaran untuk menggarap enam proyek bernilai fantastis tersebut berasal dari APBN 2019 Kejaksaan Agung.

Adapun ke 6 proyek pengadaan dengan Penunjukan Langsung (Tanpa Tender) di Kejaksaan Agung bersumber dari APBN 2019, yakni:

  1. Pengadaan Perangkat Operasi Intelijen PAGU Rp 73.883.698.000 miliar.
  2. Pengadaan peralatan counter survaillence Tahap III, PAGU Rp 379,8 miliar.
  3. Pengadaan peralatan pengoptimalan kemampuan monitoring Centre Kejagung RI, PAGU Rp 182 miliar.
  4. Pengadaan System Monitoring dan Analisis Cyber, PAGU Rp 107,8 miliar.
  5. Pengadaan perangkat analisis digital cyber dan persandian, PAGU Rp 106,8 miliar.
  6. Pengadaan peralatan dan sistem manajemen informasi DPO. PAGU Rp 49,3 miliar.

[rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *