Kemendagri Bakal Tolak Usulan DPRD DKI, APBD 2020 Bisa Gunakan Pergub

  • Whatsapp
KUA-PPAS

Saat ini DPRD DKI Jakarta baru menyelesaikan pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) di tingkat komisi. Pembahasan akan dilanjutkan ke rapat Badan Anggaran (Banggar). 

“Minggu depan (rapat Banggar). Banggar sehari doang untuk KUA PPAS. Habis itu tanda tangan, baru (pembahasan) RAPBD,” ucap Taufik.

Berita Lainnya

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tak disebutkan persoalan perpanjangan waktu pembahasan anggaran.

Hal tersebut tecantum dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Dengan demikian, tak akan ada perpanjangan waktu pembahasan anggaran jika tenggat waktu telah selesai.

Hal ini dikatakan Syarifuddin untuk merespons rencana pimpinan DPRD DKI Jakarta yang bakal mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan anggaran kepada Kemendagri karena pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 di DPRD hingga kini belum selesai.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *