Kemendagri Bakal Tolak Usulan DPRD DKI, APBD 2020 Bisa Gunakan Pergub

  • Whatsapp
KUA-PPAS

Syarifuddin mengingatkan bahwa pembahasan anggaran di DPRD diberi waktu selama 60 hari sejak dokumen RAPBD diserahkan kepada legislatif.

“Dalam hal 60 hari kerja tidak selesai, gubernur tentu harus mengambil langkah berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan. Misal, paling lambat 15 hari gubernur sudah mengajukan kepada menteri dalam bentuk rancangan pergub, jadi aturan sudah ada. Karena tak ada istilah perpanjang-perpanjang,” ucap Syarifuddin saat dihubungi wartawan kemarin.

Berita Lainnya

Menurut dia, DPRD DKI seharusnya tidak terburu-buru meminta perpanjangan waktu jika merasa pembahasan anggaran belum genap 60 hari.

Sebab, yang sebenarnya diperhitungkan Kemendagri adalah waktu 60 hari tersebut dibanding batas waktu 30 November.

“Kembali ke aturan dulu. Kita enggak pernah mengenal istilah meminta perpanjangan, kan. Tapi saya mau hitung dulu, kok cepat-cepat minta perpanjangan, ini memang sudah cukup 60 hari kerja? Perasaan belum kok. Silakanlah optimalkan pembahasannya,” tuturnya.[ab]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *