Kemenkeu Pecat Dua Pegawai Penerima Suap

  • Whatsapp
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah), Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri), dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumiyati saat jumpa pers terkait penetapan tersangka suap restitusi pajak di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

INDOPOLITIKA.

Kementerian Keuangan memecat dua dari empat pegawainya yang jadi tersangka kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT WAE. Dua pegawai yang dipecat yaitu Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Jumari dan anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE M Naim Fahmi.

Baca Juga:

Sedangkan, dua orang lainnya yang jadi tersangka masih diperiksa, yakni Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga dan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Hadi Sutrisno.

“Yang telah dijatuhi hukuman disiplin adalah ketua tim JU (Jumari) dan anggota tim MNF (M Naim Fahmi). Keduanya sudah dibebastugaskan dari jabatan yang diemban, sedangkan dua, saudara YD (Yul Dirga) dan saudara HS (Hadi Sutrisno) ini masih proses,” kata Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Sumiyati mengatakan, agar jajaran pegawai Kemenkeu untuk tidak mencoba melanggar atau mencederai integritasnya sebagai pegawai Kemenkeu. “Dan juga kepada semua wajib pajak, kami minta dukunganya untuk tidak menganggu integritas jajaran Kemenkeu,” ucap dia.

Menurut Sumiyati, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengatakan bahwa para pegawai yang tidak berintegritas selama bertugas, merupakan bentuk pengkhianatan. “Hal itu tidak hanya memalukan pelaku, keluarganya namun juga institusi Kementerian Keuangan,” ucap Sumiyati.

Empat pegawai pajak diduga menerima suap dari komisaris PT WAE Darwin Maspolim (DM).  Suap ini diduga diberikan terkait pengaturan angka kewajiban bayar pajak PT WAE kepada negara.

Dalam kasus ini, Darwin sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Sementara itu, empat pegawai pajak yang menjadi pihak penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.(DMS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *