Kementan Pastikan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Masih Cukup

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Kementerian Pertanian (Kementan) menegasakan jumlah pupuk bersubsidi masih cukup. Hal tersebut menanggapi adanya isu yang mengatakan pupuk bersubsidi mengalami kelangkaan.

“Sangat disayangkan, seharusnya isu kelangkaan pupuk itu tidak terjadi. karena faktanya masih cukup dan baru sedikit yang diserap. Kasihan petani yang butuh cepat untuk pertanaman,” tandas Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri.

Bacaan Lainnya

Kuntoro mengatakan, pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah untuk para petani di luar daerah masih cukup.Hanya saja, kata dia, ada keterlambatan dalam pengimputan data kebutuhan pupuk bersubsidi melalui eRDKK oleh pemerintah daerah.

Hal inilah kata dia, yang menyebabkan banyak kuota pupuk di beberapa daerah yang tidak sesuai. Terbukti serapan pupuk bersubsidi secara nasional masih sangat rendah, baru 9,85% dari alokasi pupuk.

“Kami menghimbau di level kecamatan agar percepat pendataan dan diusulkan alokasinya. Yang terpenting alokasi pupuk bersubsidi, hanya bagi kelompok tani,” tegas Kuntoro.

Ia menambahkan, pemerintah menyediakan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN.

Kemudian, Kementan menurut Kuntoro juga telah melakukan kroscek pada distributor pupuk,

“Berdasarkan data serapan pupuk bersubsidi dan hasil konfirmasi kepada para distributor yang dilakukan disetiap daerah, hingga saat ini belum ada desa yang menyatakan kekurangan pupuk bersubsidi,” terang Kuntoro.

Sementara penyaluran mekanisme pupuk itu dilakukan melalui beberapa tahap. Dirjen Pra Sarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edi mengatakan, kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya ditingkat pusat, tetapi juga berada di tingkat provinsi dan kabupaten.

Sebagai gambaran, pergeseran penyaluran kebutuhan pupuk ditingkat desa, wewenangnya ada di Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Demikian juga ditingkat kabupaten wewenangnya ada di Kepala Dinas Provinsi.

“Hanya pergeseran alokasi untuk provinsi, wewenangnya berada di Direktur Jenderal PSP Kementan. Ini sebagai upaya percepatan pengaturan alokasi di lapangan. Kita permudah,” jelas Sarwo.

Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, seharusnya isu kelangkaan pupuk tidak terjadi. Sarwo Edi menyadari ketersediaan pupuk merupakan faktor yang sangat esensial penentu produktivitas hasil pertanian di Tanah Air.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *