Kemnaker akan Pantau Realisasi Penetapan UMP di Seluruh Indonesia

  • Whatsapp
Kemnaker Akan Pantau Penetapan UMP Seluruh Indonesia

INDOPOLITIKA.COM- Kementerian Ketenagakerjaan berencana memantau penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh Indonesia. Hal itu tujuannya untuk memastikan apakah penetapan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang mengatakan pihaknya bersama dengan para Gubernur akan selalu memantau dan mengawasi pelaksanaannya.

Baca Juga:

“Kami terus melakukan pemantauan dan mengumpulkan laporan penetapan UMP di seluruh Indonesia, “ katanya.

Haiyani menambahkan, kenaikan UMP  ini dihitung berdasarkan formula yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang pengupahan. Untuk itu diharapkan para pengusaha mematuhi apa yang sudah ditetapkan.

Sementara Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menambahkan tanggal 1 November 2019, kemarin sudah ada dua puluh provinsi yang telah mengumumkan penetapan dan menyampaikan laporan tentang penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2020 kepada Kemnaker.

Dari dua puluh  provinsi yang telah menyampaikan laporan tentang besaran UMP tersebut, sebanyak sembilan belas sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Terpantau 20 provinsi yang telah menetapkan UMP oleh gubernur. Namun 1 provinsi diantaranya masih tidak sesuai dengan ketetapan, ” kata Dinar.

Dinar menduga bagi provinsi-provinsi yang belum menyampaikan laporan UMP itu belum mendapatkan tandatangan dari Gubernur. Kata dia bisa saja disana sudah diumumkan. Namun untuk laporannya belum sempat mendapatkan tandatangan dari Gubernur.

Sebelumnya, saat menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri merilis surat soal data inflasi Nasional dan Pertumbuhan ekonomi 2019 yang digunakan sebagai dasar perhitungan kenaikan UMP 2020 pada 15 Oktober 2019.

Surat edaran bernomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 itu terkait dengan penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto 2019.

Surat edaran tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS inflasi nasional tercatat 3,39%, dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12%. Data itu kemudian diakumulasi jadi besaran kenaikan UMP 2020 . Penetapan UMP ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 Tentang Pengupahan. UMP ini juga akan menjadi dasar bagi kabupaten/kota dalam menetapkan UMK 2020.[pit]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *