Kenaikan Iuran BPJS Mulai Berlaku Tahun Depan

  • Whatsapp
Ilustrasi Kenaikan Iuran BPJS

INDOPOLITIKA.COM- Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) berlaku mulai tahun depan. Kenaikan tersebut otomatis berlaku seiring sudah ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Belied tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 24 Oktober 2019.

Adapun besaran kenaikan berdasarkan Perpres yang tertulis dalam Pasal 29, Iuran Penerimaan Bantuan (PBI) meningkat menjadi Rp42.000 dari sebelum kenaikan  Rp25.500. Kenaikan iuran itu terjadi di semua segmen peserta BPJS.

Baca Juga:

Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa iuran peserta Perkeja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Kelas 3 akan meningkat menjadi Rp42.000, dari sebelum kenaikan sebesar Rp25.500.

Kelas 2 akan meningkat menjadi Rp110.000 dari saat ini sebesar Rp51.000.

Kelas 1 akan naik menjadi Rp160.000 dari saat ini sebesar Rp80.000.

Kemudian, Pasal 30 mengatur perubahan perhitungan iuran Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas ASN, Prajurit, Polri. Besaran iuran sebesar 5% dari gaji per bulan terdiri dari 4% yang dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta, sebelumnya pemberi kerja membayar 3% dan peserta 2%.

Pasal 32 mengatur batas tertinggi dari gaji per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran peserta PPU meningkat menjadi Rp12 juta. Saat ini batas atas tersebut masih sebesar Rp8 juta.

Selain itu, dalam Pasal 33 diatur bahwa gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja. Sebelumnya yang dijadikan dasar perhitungan hanya gaji pokok dan tunjangan keluarga.

Berdasarkan Pasal 33A, Lalu, Pasal 103A mengatur bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan iuran kepada pemerintah daerah sebesar Rp19.000 per orang per bulan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.Bantuan tersebut diberikan terhitung sejak Agustus 2019 sampai Desember 2019.

“Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program JKN perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Berdasarkan pasal 33A, perubahan ketentuan komposisi persentase tersebut berlaku mulai 1 Oktober 2019.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *