‘Kenapa Tidak Punya Anak’ Mencuat di Tes KPK, Pakar Hukum: Orang Yang Tanyakan Itu Immoral, Jahat

  • Whatsapp
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari.

INDOPOLITIKA.COM – Deretan pertanyaan yang dinilai kontroversial saat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN menimbulkan polemik berkepanjangan hingga kini. Salah satu pertanyaan yang dinilai tidak bermoral dan jahat itu adalah ketika pegawai perempuan ditanyakan kenapa tidak memiliki anak hingga masih ada ‘hasrat’.

Entah ‘hasrat’ macam apa yang ditanyakan si penanya ini. Selain itu, ada juga pertanyaan -pertanyaan bersediakah melepas jilbab, homoseksual, Habib Rizieq Shihab, ucapan hari Natal, hingga hal gaib.

Berita Lainnya

Kritik datang dari MUI hingga Muhammadiyah. Mereka menyorot perihal pertanyaan soal doa qunut. MUI menilai pertanyaan itu tidak toleran, sementara Muhammadiyah menilai pertanyaan itu tak sepantasnya ditanyakan.

Selain MUI, Muhammadiyah, pakar hukum tata negara Feri Amsari juga nampaknya begitu geram dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penanya di TWK KPK tersebut.

Dalam diskusi virtual, Minggu (9/5/2021) seperti dikutip indopolitika.com dari detik.com, Senin (10/5/2021), Feri menilai pertanyaan-pertanyaan dalam tes alih status pegawai KPK itu immoral.

“Ada juga penjahat yang lebih profesional ya sistematis, bagus, bersih mainnya kita bingung mau seperti apa. Maka timbul lah pertanyaan-pertanyaan jahat,” kata Feri.

“Kurang jahat apa orang bertanya kepada perempuan yang tidak memiliki anak ditanya kenapa Anda tidak memiliki anak setelah menikah, itu kurang jahat apa? Itu tidak hanya immoral tapi sifat setan, orang yang tahu dia tidak boleh bertanya akan melukai perasaan orang lain tapi dia lakukan,” sambungnya.

Mengenai kejanggalan pertanyaan itu, Feri menyebut dia mendengar langsung dari pegawai KPK yang telah mengikuti tes. Feri mengatakan tes itu tidak sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Dia juga mendengar pada soal itu ada nama Habib Rizieq Shihab.

“Tes tidak sesuai dengan UU KPK yang baru karena tidak terdapat ketentuan mengenai tes alih status. Keinginan tes lebih banyak dari kehendak pimpinan KPK melalui peraturan komisi sehingga secara administrasi bermasalah,” kata dia.

“Saya dengar begitu (soal Habib Rizieq Shihab),” jelasnya.

KPK – BKN Saling ‘Tunjuk Hidung’

Mendapat kritik dari banyak pihak, KPK pun enggan dibawa-bawa. KPK melemparkan ‘bola panas’ kepada penyelenggara asesmen, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen. Seperti dijelaskan sebelumnya, asesmen tes wawasan kebangsaan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (8/5/2021).

Sementara BKN yang merasa disudutkan oleh KPK dengan lemparan ‘bola panas’, mengatakan, ada beberapa perbedaan dalam tes terhadap pegawai KPK.

BKN mengawali penjelasan dengan menyebut tes alih status dilakukan berdasarkan UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, PP 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK nomor 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

BKN kemudian menyebut pegawai KPK harus memiliki sejumlah persyaratan untuk menjadi ASN. Antara lain, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan, serta memiliki integritas dan moralitas yang baik.

“Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara,” ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam keterangan tertulis yang diteken oleh Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono, Sabtu (8/5).

TWK itu disebut berbeda dengan TWK pada entry level karena orang-orang yang ikut TWK telah memiliki rekam jejak serta jabatan tinggi di KPK. BKN menyebut TWK dilakukan dengan metode assessment center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor.

Menurut BKN, ada tiga aspek yang diukur dalam TWK. Ketiga aspek tersebut adalah integritas, netralitas dan antiradikalisme. BKN menyebut ada 1.349 peserta yang ikut TWK.

“Penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assessor Meeting. Oleh karena itu, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga. Dalam pelaksanaan asesmen juga dilakukan perekaman baik secara video maupun audio untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel,” ujar BKN. [ind]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *