Kepala BNPT Berbicara Saluran Pendanaan Teroris di Australia

  • Whatsapp
Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, berbicara di depan 'Ministerial Conference on Counter-Terrorism Financing ‘No Money for Terror’, di Melbourne Australia.

INDOPOLITIKA.COM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius mengatakan, terdapat tiga hal yang menjadi sorotan terkait penyalahgunaan teknologi digital dalam kegiatan pendanaan terorisme belakangan ini yang mesti diwaspadai bersama oleh entitas negara.

Demikian hal itu dikatakan Suhardi Alius saat berbicara dihadapan para menteri perwakilan negara yang tergabung dalam G20, Financial Action Task Force (FATF), serta FATF-Style Regional Bodies (FSRBs) saat menghadiri Konferensi Tingkat Menteri ‘No Money for Terror’ pada Kamis-Jumat, (7-8/11/2010) di Melbourne, Australia.

Baca Juga:

Konferensi yang mempertemukan Menteri dari tiap negara ini diselenggarakan untuk membahas upaya memotong saluran pendanaan kelompok radikal dalam kegiatan terorisme. Konferensi ini juga menjadi ruang bagi negara-negara yang hadir untuk menunjukkan komitmennya dalam memerangi terorisme.

Suhardi dalam hal ini berkesempatan menyampaikan intervensi pada Sesi Perkembangan Teknologi dan Risiko Pendanaan Terorisme. Dia pun menjabarkan  pengalaman yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, penggunaan pasar online oleh kelompok radikal untuk pembelian bahan perakit bom. Kedua, penyalahgunaan platform media sosial yang digunakan sebagai ruang penyebaran propaganda dan pendanaannya.

Suhardi menyampaikan bahwa penyalahgunaan aset virtual untuk pendanaan terorisme dapat menjadi ancaman di masa depan, meskipun deretan kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan penyalahgunaan aset virtual ini masih belum tampak signifikan. “Namun jumlah pengguna aset virtual saat ini semakin banyak dan dikawatirkan dapat menarik kelompok radikal untuk menggunakannya sebagai sarana pendanaan,” jelasnya seperti disampaikan dalam keterangannya di laman bnpt.

Merujuk pada tiga hal tersebut, Indonesia mengusulkan langkah strategis yang perlu dilakukan oleh seluruh negara. Pertama, negara perlu melakukan penyesuaian Rekomendasi FATF 15 yakni dengan melakukan penilaian risiko, termasuk mengelola dan mengurangi risiko yang terkait dengan teknologi digital.

Kedua, negara membuat Undang-undang khusus untuk mengatur perizinan dan registrasi, sistem pemantauan dan sanksi, serta langkah-langkah perlindungan penyedia layanan teknologi digital dari pendanaan kelompok radikal. “Terakhir, negara pun perlu memperkuat kemitraan swasta-publik,” tutupnya.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *