KERAS.. Praktisi Hukum Ini Kritik Bimtek Peratin di Lambar Habiskan Dana Rp 1,8 Miliar

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Kepala Desa (Peratin) dan LHP se-Kabupaten Lampung Barat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Horison, Bandar Lampung selama empat hari yang menghabiskan anggaran kurang lebih 1,8 Miliar (29/5/2021).

Praktisi Hukum M. Andrean Saefudin, memberikan kritik dan cacatan serius terhadap pelaksaanan Bimtek dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pekon (PMP) Lampung Barat.

Berita Lainnya

Menurut Andre, pelaksanaan Bimtek Aparatur Desa (Pekon) itu baik, tetapi ketika pelaksanaanya di luar Kabupaten Lampung Barat dan tengah Pandemi Covid-19, yang menghabiskan 1,8 Miliar Dana Desa ini menimbulkan pertanyaan serius. Pengunaan Dana Desa 1,8 Miliar, jika dihitung secara rinci dari 131 Pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat dan yang mengikuti Bimtek 128 Pekon. Jelas tidak efektif dan menjadi preseden buruk karena dilaksanakan di Tengah Pandemi Covid 19″.

“Efektifitas Bimtek Aparatur Pekon yang juga di hadiri Camat di Hotel Horison, penting untuk di evalusi dan petut menjadi perhatian bersama terutama masyarakat Lampung Barat. Sebab ada kurang lebih 1,8 Miliar Dana Desa yang di hamburkan, pengalaman Bimtek yang sudah tiap tahun dilakukan tidak berdampak positif terhadap tata kelola Pemerintahan Pekon di Kabupaten Lampung Barat. Faktanya, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, masih menjadi masalah serius. Timbul pertanyaan, Bimtek yang menjadi andalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dan Apdesi itu belum menjadi solusi, saya punya datanya apalagi yang berkaitan dengan Bumdes”. Tegas, Andre.

Persoalan lainya, Program Bimtek menjadi salah satu titik rawan Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa, kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk segera malakukan Audit Dana Bimtek yang bersumber dari Dana Desa yang jumlahnya mencapai 1,8 Miliar. Menurutnya, pemerintah Daerah terutama Wakil Rakyat (Anggota DPRD Lampung Barat) harus tegas dan bersuara agar jelas keberpihakanya. Lebih lanjut, saya memintan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Lampung agar dapat memastikan dan mengisolasi semua delegasi ada 260 orang dari 128 Pekon yang mengikuti Bimtek tersebut supaya tidak menimbulkan klaster baru Covid-19 di Lampung Barat.

“Maka saya usul pengelolaan Dana Desa harus diikuti dengan grand design plus roadmap pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat yang jelas ini menjadi Pekerjaan Rumah Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pekon, tidak hanya bimtek-bimtek yang dirasa kurang efektif dan ini bukan kali pertama, saya berkeyakinan Aparatur Pekon (Peratin dan LHP) hanya menjadi Objek dalam Bimtek-bimtek tersebut,” tegasnya. [dbm]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *