Kericuhan Pengelola Parkir Oleh Ormas Wali Kota Bekasi Pepen : Harap Maklum

  • Whatsapp
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

INDOPOLITIKA.COM- Kericuhan terkait dengan pengelolaan parkir minimarket oleh organisasi masyarakat (ormas) yang terjadi pada 23 Oktober lalu, membuat mendagri mengeluarkan imbauan agar Kepala Daerah melakukan penerbitan parkir liar.

Imbauan itu pun dijawab oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Kata dia, selama ini pihaknya sedang mengkaji dan mendalami terkait dengan regulasi yang mengatur soal pajak parkir sesuai dengan petunjuk teknis dan pedomannya.

Baca Juga:

“Makanya Pemerintah Daerah, pajak (Undang-Undang) Nomor 10 tentang Pajak Daerah itu kan di dalamnya ada pajak restoran dan sebagainya, itu kita atur lagi dengan petunjuk teknisnya, dengan pedoman, bahkan parkir yang harus restribusi oleh Bapenda nanti Bapenda harus menyiapkan sarana prasarananya,” jelas Pepen.

Saat ini, kata Rahmat, pihaknya akan terus menggali potensi pendapatan daerah  berdasarkan regulasi yang dibuat pemerintah. Salah satunya adalah penataan parkir liar.

“Saya sudah bilang, pemerintah Kota Bekasi itu berdasarkan potensi yang ada. (Pemerintah) melakukan ekstensifikasi, ekstensifikasi itu sama dengan penataan,” kata Rahmat Effendi di Plasa Pemkot Bekasi, Rabu, 6 November 2019.

Soal adanya insiden ormas dan minimarket, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta harap dimaklumi. Pasalnya kata dia, memberikan pemahaman terhadap ormas itu membutuhkan waktu.

“Kalau kemarin ada hal begitu ya kita maklum sedikit lah, karena memang berhadapan dengan temen-teman kita–yang pada taraf pemahaman yang tidak seperti kita-kita–ini butuh waktu,” imbuh Pepen

Sebelumnya, beredar sebuah video viral menunjukkan adanya ‘pemaksaan’ dalam hal penarikan retribusi pakir di minimarket di Kota Bekasi. Dalam video itu, pihak minimarket ‘dipaksa’ untuk bekerja sama dengan ormas untuk mengelola lahan parkir di halaman minimarket.

Namun pihak minimarket menolak untuk memberikan retribusi kepada ormas, lantaran mereka datang membawa surat tugas untuk menjaga  parkiran sudah kadaluarsa. Adapun surat tugas yang dibawa masa berlakunya hanya sampai September 2019 lalu.

Hal itu menimbulkan percekcokan antara pihak ormas dengan pihak minimarket. Pihak kepolisian menengahi kejadian itu.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *