Pemerintahan

Kerja Sama Infrastruktur, Presiden Jokowi Dorong PT Wijaya Karya Bangun Rumah Rakyat di Namibia

Presiden Jokowi dan Presiden Namibia Hage Gottfried Geingob, menyaksikan penandatanganan kerja sama kedua negara, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/8) siang. (Foto: Oji/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya (Wika) untuk membangun perumahan rakyat di Namibia. Dorongan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Namibia, khususnya dalam pembangunan infrastruktur di Namibia.

“Saat ini, ada proyek 2.000 perumahan bahkan dalam unit yang lebih besar,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama Presiden Namibia, Hage Gottfried Geingob, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/8) siang.

Presiden mengaku telah meminta dukungan Presiden Geingob agar kesepakatan bisnis tersebut dapat segera ditandatangani pada Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, yang akan diselenggarakan bulan Agustus 2019 di Bali.

Adapun pada bidang perdagangan, Presiden mendorong peningkatan perdagangan Indonesia dan Namibia melalui pembuatan target dan roadmap.

Presiden mengusulkan untuk penurunan tarif bagi produk-produk kedua negara, dan untuk itu Indonesia mengharapkan dukungan Namibia bagi dimulainya proses negosiasi pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dengan negara Southern African Customs Union (SACU).

“Saya juga mendorong kerjasama di bidang industri strategis, dan saya senang delegasi Namibia akan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia di Bandung besok,” ujar Presiden.

Sementara di bidang maritim dan perikanan, Presiden Jokowi mengajak Namibia untuk bekerja sama di bidang perikanan, khususnya dalam upaya bersama memerangi illegal fishing. Kerja sama ini telah disepakati dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) terkait perikanan dan kelautan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan kepada Presiden Geingob atas dukungan Namibia bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020. (GUN/OJI/ES)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close