INDOPOLITIKA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan ratusan orang tewas dalam kerusuhan di Iran. Sementara seorang pejabat mengatakan jumlahnya sekitar 2.000 orang.

“Siklus kekerasan ini tidak bisa terus berlanjut. Suara rakyat Iran dan tuntutan mereka akan keadilan, kesetaraan, dan kebenaran harus didengar,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk dalam sebuah pernyataan yang dibacakan juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Jeremy Laurence, dikutip Selasa (13/1/2026).

Ketika ditanya tentang jumlah korban tewas dalam protes tersebut, Laurence mengutip sumber-sumber PBB di Iran yang mengatakan bahwa “jumlah yang diketahui mencapai ratusan.”

Turk menyatakan kekhawatiran bahwa ribuan demonstran yang ditangkap dapat menghadapi hukuman mati.

Sementara itu, Reuters mengutip seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa sekitar 2.000 orang telah tewas sejak protes meletus pada akhir Desember 2025.

Namun Iran belum memberikan komentar terkait laporan-laporan ini.

Protes dimulai pada 28 Desember 2025, karena ketidakpuasan di kalangan pengusaha terhadap situasi ekonomi Iran dan devaluasi rial.

Pejabat Iran menuduh “agen teroris” Israel dan Amerika menghasut kerusuhan tersebut, sementara Departemen Luar Negeri AS membantah tuduhan itu, dengan mengatakan Teheran “mengalihkan perhatian publik dari masalah internal.”

Media pemerintah Iran melaporkan bahwa protes yang meningkat menjadi kekerasan telah menyebabkan setidaknya 109 anggota pasukan keamanan tewas.

Organisasi Aksi Hak Asasi Manusia Iran (HRANA), sebuah kelompok pemantau yang berbasis di AS, memperkirakan bahwa lebih dari 500 orang, termasuk demonstran dan personel keamanan, telah meninggal dalam gelombang demonstrasi saat ini.

Dalam beberapa hari terakhir, Presiden AS Donald Trump berulang kali mengancam akan mempertimbangkan “tindakan militer” terhadap Iran untuk mendukung para demonstran.

“Ada kekhawatiran bahwa protes-protes tersebut dimanfaatkan sebagai alat politik. Tidak seorang pun boleh mengeksploitasi situasi dengan cara itu,” kata Laurence, merujuk pada kemungkinan intervensi AS. (Red)

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com