INDOPOLITIKA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar masyarakat dapat secara sukarela berkontribusi untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis.
Usulan ini muncul dari keyakinan bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat dermawan dan cenderung suka memberi sumbangan.
Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan sulit untuk berkelanjutan dalam jangka panjang jika hanya bergantung pada anggaran APBN.
“Saya melihat bahwa negara di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran benar-benar berusaha agar program makan bergizi gratis ini berjalan maksimal. Namun kita semua tahu bahwa anggaran kita terbatas dan tidak semuanya dapat dialokasikan untuk program ini,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).
Ia menambahkan bahwa karakter masyarakat Indonesia yang dermawan dan gotong royong bisa dimanfaatkan untuk mendukung kesuksesan program tersebut.
“Misalnya, bagaimana kita bisa mendorong masyarakat untuk terlibat dalam program makan bergizi gratis ini. Saya berpikir, kenapa tidak melibatkan zakat yang besar itu untuk tujuan ini, sebagai contoh,” usul Sultan.
Dengan adanya partisipasi masyarakat, Sultan yakin pemerintah akan memperoleh dukungan yang lebih besar. Selain itu, ia juga telah meminta bantuan dari duta besar negara lain untuk berkontribusi dalam program tersebut.
“Saya juga sudah menghubungi beberapa duta besar dan meminta mereka untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Kami senang bahwa Jepang telah mulai memberikan dukungan,” ungkap Sultan.
Sultan menekankan bahwa meskipun program makan bergizi gratis ini adalah inisiatif pemerintah, peran parlemen sangat penting untuk memastikan kelancaran program tersebut.
“Saya ingin menegaskan bahwa meskipun program makan bergizi gratis ini berasal dari eksekutif atau pemerintah, kami berharap parlemen dapat melaksanakan fungsi-fungsinya untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal. Program ini tidak bisa hanya bergantung pada anggaran APBN karena pasti sangat terbatas,” ujarnya.(Hny)
Tinggalkan Balasan