Ketua DPP PKS Pesimis Target ‘Ekstrem’ Jokowi Entaskan Kemiskinan Tercapai

  • Whatsapp
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

INDOPOLITIKA.COM – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan target Presiden Joko Widodo menurunkan angka kemiskinan sampai 0 persen pada tahun 2024 bisa tercapai dengan beberapa syarat. Namun, Ia meragukan target itu bisa tercapai.

“Saya apresiasi niatan mulia Presiden Jokowi menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia di akhir periode kepemimpinan beliau. Tapi, menurut saya target itu kelewat tinggi masih di awang-awang sekarang ini,” kata Mardani di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Bacaan Lainnya

Pasalnya, menurut Legislator Fraksi PKS DPR RI itu belum ada gebrakan khusus dalam penanganan kemiskinan di awal periode ke II beliau. “Secara ekonomi janji presiden di periode pertama saja bisa dibilang gagal! Seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, impor semakin tinggi, kebijakan tol laut tidak seperti yang diharapkan padahal menargetkan hidupnya jalur perdagangan antar pulau,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan harus ada geberakan dan formula kebijakan yang efektif dan efisien dibandingkan yang sekarang diterapkan baru ada peluang. “Hasil itu tergantung dari strategi, proses dan kebijakannya tepat sasaran atau tidak,” jelasnya.

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu berpendapat target pengentasan kemiskinan itu bisa terealiasasikan dengan dibuat formula kebijakan yang genuie, teratur, terstruktur dan terukur. “Insya Allah bisa, asalkan harus ada good will dari seluruh pemangku pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah karena masalah kemiskinan ini luar bisa komplek. Ada 19 Kementerian/lembaga yang terkait, mulai dari TNP2K, Kemensos, Kemendikbud, BPS, Bulog, Baznas, pemerintah daerah baik prov atau tingkat I dan II dan lain sebagainya,” paparnya.

Menurut Mardani, Ada tiga hal yang perlu segera disiapkan dari sekarang. Pertama, harus dibuat payung hukum untuk membuat otoritas terpadu yang menangani kemiskinan. Saat ini, masih tidak singkron kebijakan antar lembaga.

Kedua, perlunya dibentuk badan khusus penanggunalangan kemiskinan yang memiliki otoritas yang kuat menggabungkan penggunaan anggaran, pengelolaan pendataan kemiskinan real, dan SDM full disini. Ketiga, perlunya pelibatan semua akses pendanaan secara kolaboratif baik lokal maupun global. “Ini semua perlu cita-cita mulia yang tulis dan political will,” pungkasnya.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *