INDOPOLITIKA.COM – Komisi II DPR, KPU, DKPP dan Bawaslu, melangsungkan rapat dengar pendapat (RDP), Senin, (6/9/2021). Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, tahun 2024 itu adalah tahun politik.
Sepanjang tahun 2024 itu akan digelar beberapa event besar politik di tanah air. Doli mengatakan, penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mempunyai tingkat kerumitan dan kompleksitas yang sangat tinggi.
“Karena tahun 2024 menjadi tahun yang berat dan kompleksitasnya sangat tinggi, maka disepakati untuk mencoba menyusun sejak awal desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 itu akan seperti apa? dengan tingkat kerumitan yang seperti apa? Sehingga dengan kita mengetahui tingkat kerumitan dan kompleksitas itu kita bisa mengurainya dari awal dan kita cari solusinya,” tutur Doli dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Usai mendengarkan pemaparan Ketua KPU Ilham Saputra terkait persiapan Pemilu 2024 yang berlangsung singkat dan padat, Doli pun melemparkan candaan.
“Saya kira presentasinya bisa satu jam lebih. Berarti sudah siap. Berarti KPU sudah siap. Terimakasih pak Ketua KPU atas penjelasannya. Jadi, pembahasan tiga kali secara resmi di tim kerja bersama dan banyak sekali formal, itu membuat teman-teman KPU semakin paham dan mengerti menyelenggarakan Pemilu yang rumit itu seperti apa,” canda Doli sembari melempar senyum.
Seperti diketahui, tim Kerja Bersama ini sudah menggelar rapat formal sebanyak tiga kali, yakni pada tanggal 24 Mei, 3 Juni, dan 10 Juni 2021.Tetapi dalam pertemuan-pertemuan di luar yang formal itu, ada pertemuan-pertemuan informal lain untuk bisa mematangkan konsep dan desainnya.
“Tim Kerja Bersama sudah selesai merumuskan beberapa hal dan sudah pernah disampaikan ke publik terkait tanggal, kapan dimulai, tetapi masih dalam keputusan tim. Keputusan akhir yang secara khusus akan terjadi dalam rapat kerja resmi antara Komisi II dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan juga penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP RI),” ucap Politisi Fraksi Partai Golkar itu. [asa]
