Ketua Komisi IX Minta Anggaran Infrastruktur Dialihkan ke Penanganan Covid 19

  • Whatsapp
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esterlita Runtuwene

INDOPOLITIKA.COM – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esterlita Runtuwene meminta pemerintah serius dalam penanganan wabah Covid-19 lewat anggaran yang ada di APBN 2020. Felly mengatakan, penanganan virus ini tidak boleh ada batasan. Dimana minimal Rp 250 triliun, atau 10 persen hingga 15 persen dari APBN 2020 yang berjumlah Rp 2.540 triliun segera dikucurkan untuk daerah-daerah yang tingkat kasus Covid-19 sangat tinggi.

“Jumlah korban meninggal kita sudah lebih dari 100. Padahal kasus positifnya hanya di angka 1.000 lebih. Death rate kita berarti 8,8 persen. Ini menjadi angka tertinggi di Asia dan nomor dua di dunia. Dan ini terjadi setiap hari. Berarti ada yang salah atau belum on the track dalam penanganannya,” bebernya kepada wartawan, Minggu (29/3/2020).

Bacaan Lainnya

Politisi Partai Nasdem itu mendesak pemerintah untuk menahan anggaran pembangunan infrastruktur ke Covid-19. “Kami, Komisi IX sangat memahami keadaan pemerintah hari ini. Tapi tidak ada jalan lain selain fokus anggaran ke Covid-19. Untuk pembangunan fisik, infrastruktur sebaiknya di-hold dulu. Realokasikan ke Covid-19,” ungkap Felly.

Menurut dia, anggaran sebesar Rp250 triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan penambahan infrastruktur laboratorium Covid-19 yang memadai di seluruh propinsi. Khususnya di rumah-rumah sakit rujukan. “Untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia yang sudah mencapai 8 persen, kita harus punya infrastruktur laboratorium yang memadai dengan alat-alat yang berstandar WHO,” terang Felly.

Bagi Felly, angka tersebut menunjukkan lemahnya penanganan Covid-19 dalam dua sisi, yakni perlindungan dan pelayanan terhadap warga negara. Terlebih, perlindungan terhadap para tenaga medis.

Selain itu, anggaran yang akan dialihkan nanti akan digunakan untuk pemeriksaan secara massal kepada seluruh warga, agar diagnosa Covid-19 bisa segera diikuti dengan perawatan intensif.  Anggaran ini juga untuk menyewa tenaga medis dan volunteer untuk test Covid-19.

“Pemerintahan harus segera melakukan rapid test secara massive di tiap-tiap kecamatan. Anggaran ini juga untuk menyewa tenaga medis dan volunteer untuk test Covid-19. Kita harus sediakan payung sebelum hujan. Bukan sudah hujan baru cari payung. Jangan sampai sudah dilakukan partial lockdown, tapi kemudian hanya menunggu jika ada pasien yang positif baru bergerak,” desak Felly.

Karena meski pemerintah telah menyiapkan Wisma Atlet Jakarta menjadi tempat mengisolasikan pasien positif corona, namun Felly mengatakan peralatan kesehatan di sana belum secanggih di Rumah Sakit penyakit infeksi Prof Dr Sulianti Saroso.

Menurut dia, belum optimalnya penanganan adalah dalam hal alokasi anggaran yang belum jelas. Oleh karena itu, seiring dengan rencana karantina wilayah yang tengah disiapkan oleh pemerintah, dia mengusulkan anggaran untuk penanganan Covid-19 setidaknya di angka 10 sampai 15 persen APBN.

Untuk mengalokasikan anggaran tersebut, Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu pengganti UU APBN Tahun anggaran 2020. Dengan Perppu tersebut, lanjut Felly, realokasi anggaran berbagai sektor bisa dilakukan dengan cepat. Dia menilai Inpres No 4 Tahun 2020 tidak memadai untuk pola penanganan yang serius terhadap wabah ini. Selain pelaksanaannya juga belum terlihat hingga detik ini, alokasinya juga jauh dari memadai.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *