Keuangan Daerah Defisit Rp 6 Triliun, Pemprov DKI Dicap Tidak Profesional

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ini karena anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 hampir defisit.

Selain itu, perubahan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 juga berubah dari Rp 95,995 triliun turun sekitar Rp 6,5 triliun menjadi Rp 89,4 triliun. Ini mengindikasikan bahwa semakin lama, keuangan daerah dikelola dengan tidak cermat dan tidak profesional.

Baca Juga:

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Cinta Mega mengatakan, ancaman defisit penerimaan saat ini karena menurut data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI bahwa realisasi penerimaan dari sektor pajak hingga Oktober 2017 baru mencapai Rp 31,56 triliun dari target Rp 44,54 triliun alias baru terealisasi sekitar 70 persen. Sehingga masih ada kekurangan sekitar 12,98 triliun lagi yang harus dikejar hingga akhir tahun nanti, padahal waktu tinggal dua setengah bulan lagi.

“Jangan sampai kondisi defisit ini akan mengganggu pelayanan publik, Pemerintah Provinsi harus melihat sektor apa yang bisa dioptimalisasi lagi, saya melihat Pajak Kendaraan Bermotor masih banyak tunggakan yang belum ditagihkan, itu harusnya bisa terus dikejar,” katanya ketika dihubungi, Minggu (27/10/2019).

Berdasarkan data dari BPRD, dia mengungkapkan, tunggakan pajak kendaraan bermotor di DKI hingga Desember mencapai Rp 2,2 triliun. Selain itu PDIP juga menyoroti mengenai retribusi daerah yang mengalami penurunan sejak tahun 2018 lalu, jika sebelumnya pada tahun 2017 retribusi daerah menembus 624, 9 miliar, tahun 2018 anjlok menjadi 560 miliar. Pemprov harus melakukan evaluasi terkait turunnya penerimaan tersebut agar tidak terjadi lagi di tahun APBD 2020.

Terkait dengan APBD 2020 Pemprov mengajukan perubahan pada rencana KUA-PPAS 2020. Dari yang semula Rp 95,9 triliun direvisi menjadi Rp 89,4 triliun, berkurang Rp 6,5 triliun. Hal ini sudah diprediksi sebelumnya, karena melihat banyaknya anggaran yang tidak berkualitas masuk dalam KUA-PPAS 2020.

Seperti anggaran pembuatan website dinas kebudayaan yang pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 2,5 miliar. “Kenapa tidak dioptimalkan saja website yang sudah ada agar lebih menarik bagi wisatawan, tidak perlu semahal itu anggarannya,” ujar politisi yang akrab disapa Cimeg ini.

Selain itu, masih banyak lagi anggaran yang tidak cermat lainnya. Seharusnya sejak awal KUA-PPAS dipublikasikan saja, biar rakyat membantu untuk menyisir anggaran-anggaran tersebut. Sehingga APBD 2020 benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *