Pemerintahan

KKP dan Bakamla ‘Disclaimer’, Presiden Jokowi: Lakukan Terobosan Sehingga Lebih Bagus Lagi

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya karena untuk 2 (dua) tahun berturut-turut pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk laporan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2017.

“Ini sungguh patut kita syukuri dan saya mengucapkan terimakasih atas kerja keras segenap jajaran di Kementerian Keuangan dan semua Kementerian Lembaga pengguna APBN,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6) pagi.

Meskipun masih ada 2 (dua) kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas disclaimer, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Tahun 2016 yang WTP ada 74, sekarang yang di 2017 menjadi 80. Kemudian juga, yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tahun 2016 ada 8, di 2017 tinggal 6, masih 6. Dan yang mendapatkan TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) atau disclaimer menurun, 2016 ada 6, 2017 masih ada 2,” ujar Presiden.

Presiden berharap tahun depan bisa diperbaiki sehingga tidak ada lagi yang TMP disclaimer, tidak ada lagi yang WDP, semuanya WTP.

“Yang masih mendapatkan WDP dan TMP perlu melakukan terobosan-terobosan, upaya-upaya sehingga tahun ini lebih bagus lagi, dan juga saya minta untuk koordinasi dalam penyelesaian beberapa temuan BPK yang tadi disampaikan,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, dirinya tidak akan bosan mengingatkan, supaya semuanya benar-benar memperbaiki, membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara keuangan rakyat ini.

“Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor,” ujar Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Nila F. Moelok, Mensos Idrus Mrham, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanjo, dan Kapolri Jenderal Tito Katrnavia.

Sementara dari BPK, selain Moermahadi Soerja, juga tampak Bahrullah Akbar, Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Ahsanul Qosasih, Rizal Djalil, Isma Yatun, Heryy Azhar Azism dan  Eddy Mulyadi Supardi. (RSF/RAH/ES)

 

Tags

Artikel Terkait

Close
Close