Pilpres

Klaim Prabowo Menang 54,24% Dipertanyakan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengumumkan hasil Pilpres versi C1 yang mereka kumpulkan.

Hasilnya dari C1 yang sudah diterima BPN sebanyak 54,91 persen, Prabowo-Sandi memperoleh angka 54,24 persen. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh suara 44,14 persen. Ada suara tidak sah 1,62 persen.

“Data tanpa kecurangan yang kita miliki pada pukul 12.00 WIB hari ini, posisi kita 54,24 persen (48 juta suara), Jokowi 44,24 persen (39 juta suara). Posisi ini diambil dari total TPS 51 persen lebih,” kata Anggota BPN, Laode di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5).

Namun klaim kemenangan itu dipertanyakan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Yunarto menilai data masuk yang baru 54,91 persen tidak bisa dijadikan kesimpulan Prabowo menang.

“Seharusnya kalau hanya setengah dari jumlah TPS, menurut saya, belum bisa disimpulkan. Itu data bukan yang bisa menyimpulkan. Apa lagi sampai kesimpulan data lain salah,” kata Yunarto, Selasa (14/5).

Yunarto juga mempertanyakan jumlah C1 dari TPS yang sudah dikumpulkan BPN. Menurutnya saat Prabowo mengklaim kemenangan pada 17 April, eks Danjen Kopassus itu mengaku sudah mengumpulkan data C1 dari 300.000 TPS.

Namun saat merilis data teranyarnya, BPN menyebut jumlah C1 yang dikumpulkan baru dari 444.000 TPS.
Kusumawardhani/kumparan
“Kok sebulan kerja hanya nambah 144 ribu TPS? Itu agak membingungkan,” kata Yunarto.

Yunarto yang juga Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) juga menganggap ekspose data yang dilakukan BPN hanya jargon. Sebab menurutnya, kegiatan itu lebih dominan sebagai acara orasi politik.

“Banyak data yang dibuka setengah-setengah dan dibungkus orasi politik sehingga sulit dibaca secara akademis. Contoh hari pertama 62 persen real count, exit poll 55 persen, quick count 52 persen, selisihnya kok jauh-jauh semua. Jangan-jangan pas 100 persen mirip data situng KPU,” ucapnya.

Meski demikian, Yunarto tidak mempermasalahkan ekspose data yang dilakukan BPN. Dia hanya mengimbau data itu dibandingkan ke KPU agar jika ada kesalahan bisa dikoreksi.

“Boleh mereka bicara di hadapan konstituennya atas nama demokrasi tapi lebih baik ketika data itu dibawa ke KPU. KPU sedang lakukan rekap, kemudian basis data C1 bisa dibandingkan,” tutupnya. (kump)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close